Terkait UU Cipta Kerja, dia menjelaskan jika pembahasan tentang UU ini telah dilakukan secara terbuka. Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan naskah yang beredar berbeda-beda.
Menko Polhukam mengaku sudah mengundang serikat-serikat pekerja, baik yang mendukung atau pun yang menolak untuk melakukan diskusi ihwal UU ini. Dikatakan olehnya, sekira ada 63 kali pertemuan dan 13 masukan yang disampaikan oleh serikat pekerja.
"Jadi bukan tidak ditampung, tetapi tidak 100 persen sama, kita ambil jalan tengahnya,” katanya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menekankan banyak hoax yang beredar sehingga menyebabkan timbulnya gerakan-gerakan di sejumlah daerah. Salah satu contoh yang disebutkan Mahfud yakni tentang PHK tidak dapat pesangon. Dia menegaskan bahwa pesangon tetap diberikan namun jumlahnya menurun dari 32 kali menjadi 25 kali.
“Sekarang diberi kepastian tidak boleh orang di PHK dan tidak diberi pesangon tanpa ada kepastian yuridisnya. Dan sekarang ada jaminan kehilangan pekerjaan yang dijamin oleh pemerintah yang dulu tidak ada,” ujarnya.
(Arief Setyadi )