PBB telah memperingatkan potensi terjadinya krisis kemanusiaan seiring mulai banyak warga yang melarikan diri dari Tigray kini mengalami kelangkaan pangan dan kelaparan.
UNHCR mengatakan ada sekitar empat ribu orang yang tiba di perbatasan Sudan setiap hari.
KBRI di Addis Ababa, dalam pernyataan tertulis, menyatakan pemerintah Ethiopia akan terus memberikan bantuan kemanusiaan pada penduduk di daerah-daerah yang tidak dikuasai TPLF. Ditambahkan, pemerintah Ethiopia juga “akan mengutamakan keselamatan staf dan petugas bantuan kemanusiaan internasional di bawah PBB dan pengungsi internasional di Tigray.”
Negara-negara tetangga Ethiopia, antara lain Uganda dan Kenya, telah menyerukan resolusi damai. Namun, pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed tetap menilai pemerintah regional Tigray ilegal setelah menggelar pemilu lokal September lalu.
Pemerintah regional Tigray menentang penangguhan pemilu nasional hingga tahun depan karena pandemi Covid-19 dan menilai justru pemerintahan federal pimpinan Abiy Ahmed ilegal dengan mengatakan mandatnya telah berakhir.
(Rahman Asmardika)