Suara Riuh Jelang Otonomi Khusus Papua Tahap Pertama Berakhir

Petrodes Mega Keliduan, selaku Korlap aksi mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi terhadap Otsus Papua dan Papua Barat. Otsus, menurut Mega, milik rakyat dan Otsus itu tak pernah salah sehingga tak perlu dibubarkan.

"Otonomi khusus itu milik rakyat dan otonomi khusus itu tidak pernah salah. Kalau demikian maka siapa yang salah? Karena otonomi khusus itu tidak pernah salah maka kami mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap jalannya otonomi khusus tersebut," ujar Mega.

Orasi selama 15 menit di depan kantor Kemendagri itu membuahkan hasi. Aspirasi mereka diterima oleh perwakilan dari Kemendagri Ottow Awarawi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri.

Ottow sepakat bahwa tuntutan untuk memeriksa para oknum pejabat daerah yang menyalahgunakan dana Otsus harus diusut. "Kami juga setuju bahwa siapapun yang menyahgunakan dana Otsus harus diproses," tegasnya.

Momentum 1 Desember

Momentum 1 Desember ternyata tidak hanya dimanfaatkan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Otsus. Oleh sekelompok orang, 1 Desember diperingati sebagai Hari Proklamasi Papua Barat.

Bahkan kelompok yang tergabung dalam Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan kemerdekaan Papua dari Indonesia, Selasa 1 Desember 2020 itu. Dalam deklarasi itu, tokoh gerakan Papua Barat, Benny Wenda didaulat menjadi presiden sementara Republik West Papua.