FPI Berganti Nama, Polri Tetap Berpedoman pada SKB 6 Pejabat Tinggi

“Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini,” ujar Mahfud.

Hal itu juga tertuang dalam keputusan bersama 6 pejabat tinggi di kementerian/lembaga, yaitu Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Jhonny G Plate, Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Namun di hari yang sama saat diumumkan dibubarkan, sejumlah tokoh eks pentolan FPI langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam.

Kuasa hukum Front Persatuan Islam Aziz Yanuar membenarkan pihaknya telah melakukan deklarasi. “Benar sudah dideklarasikan,” tandas Aziz.

Sejumlah tokoh yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam adalah Habib Abu Fihir Alattas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, dan Haris Ubaidillah.

Kemudian, Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M Luthfi.

“Saya sendiri sebagai kuasa hukum Front Persatuan Islam,” jelas Aziz.

FPI menilai pembubaran yang dilakukan pemerintah melanggar konstitusi.

“Keputusan Bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum, secara substansi Keputusan Bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi,” demikian isi pernyataan FPI.

(Susi Susanti)