Strategi Khusus Kudeta Demokrat, Akankah Moeldoko Kantongi Tiket Pilpres 2024?

JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Mallaranggeng mengungkapkan bila saat itu Moeldoko telah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi dan sejumlah menteri. Dua partai, yakni Nasdem dan PKB mengaku telah mendukungnya, karena itu ia butuh dukungan tambahan dari Partai Demokrat.

(Baca juga: Selayang Pandang Kiyai Atabik Ali, Sahabat Lama Wapres Ma'ruf di Pesantren Krapyak)

Dalam merencanakan kudetanya terhadap AHY. Moeldoko, kata Andi, telah menyiapkan strategi khusus yang terstruktur. Ia akan mengadakan pertemuan dengan beberapa kader dari DPC dan DPD dalam beberapa gelombang. Namun upaya itu terbongkar setelah gelombang pertama dari Kalsel melaporkannya kepada DPP.

(Baca juga: Pangeran Cikeas Digoyang Isu Kudeta, Andi Arief: Bukan soal Demokrat, Ini Masalah Demokrasi!)

Uang sebesar 100 juta kepada Pengurus DPC telah disiapkan Moeldoko dengan pembayaran down payment (dp) sebesar Rp 25 juta, sementara sisanya Rp 75 juta akan diberikan usai KLB yang rencananya akan diikuti 360 pemilik suara.

Dua hari setelah pernyataan AHY, Moeldoko menggelar konpres di kediamannya di Menteng. Ia pun membantah bila disebut bakal melakukan makar atau kudeta. Pasalnya selain karena bukan orang dalam Partai Demokrat, pertemuannya dengan sejumlah kader Demokrat lebih pada ngopi bareng.

Terlebih dalam strukturnya dan organisasi, Partai Demokrat memiliki AD/ART. Artinya ia pun tak bisa memaksakan atau menekan kehendak DPC maupun DPD Partai Demokrat.

“Saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa aja. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY. Apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Biasa-biasa saja gitu,” ungkap Moeldoko.

Meski demikian, ia mengakui bila pertemuan dilakukan secara intensif, obrolan seputar pertanian yang menjadi hobinya menjadi bahan pembicaraan saat bertemu kader Demokrat. Terlebih dalam pertemuan itu, dirinya yang selalu diundang, bukan dirinya yang mengundang.

Selain itu, ia menegaskan kejadian ini bukanlah hanya terhadap dirinya. Sebelumnya, Menkomanifest, Luhut Binsar Panjaitan disebutkan Moeldoko pernah melakukan hal serupa, yakni berkumpul dengan kader demokrat. Namun apa yang dilakukan Luhut tak gaduh seperti saat ini.

Meski membantah, namun Moeldoko bercanda merasa bersyukur bila ada yang mengusungnya menjadi capres. "Kalau yang mengorbitkan di sana ya alhamdulillah, kan gitu, he-he-he," kata dia.

Konflik Perpecahan

Upaya menggulingkan AHY sendiri bukanlah tanpa sebab. Partai Demokrat kini mengalami kemunduran setelah SBY tak lagi menjabat sebagai presiden. Sempat menjadi partai penguasa pemilu tahun 2009 lalu dengan 150 kursi di DPR RI. Demokrat terus alami kemunduran, turun 65 kursi di tahun 2014 dan kini hanya menguasai 54 kursi di tahun 2019.

Banyaknya kader kader yang terjerat korupsi membuat Partai Demokrat terus alami penyusutan suara, publik kemudian tak percaya dengan demokrat seiring munculnya partai partai baru.

Sempat digadang gadang bakal ramai dan meriah saat Kongres ke V Maret 2020 lalu, nyatanya kongres hanya digelar sehari. Pandemik Covid-19 dijadikan alasan partai ini menggelar kongres singkat. Selain itu AHY terpilih secara aklamasi saat pemilihan Ketua Umum. Nama nama seperti Edhie Baskoro Yudhono (Ibas) dan Gatot Nurmatyo yang digadang bakal meramaikan jabatan ketum nyatanya tak maju.

Selain itu, belum genap dua bulan mengumkan kepengurusannya, Partai Demokrat mulai digoyang. Anggota senior mereka, Subur Sembiring berulah. Subur mulai tak percaya dengan kepengurusan AHY. Beratasnamakan Forum Komunikasi dan Deklarator Partai Demokrat. Ia kemudian bermanuver mendatangi Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan dan Menkumham Yasonna Laoly meminta menolak kepengurusan AHY.

Puncaknya setelah mendapatkan desakan dari sejumlah Kader, AHY kemudian mencabut keanggotan Subur. Ia kemudian diberhentikan dengan tidak hormat dan dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan.