Pemerintah Punya Political Will Revisi UU ITE, Jubir Presiden: Kritik dan Masukan Masyarakat Diperlukan

JAKARTA - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Jokowi memiliki political will yang kuat untuk merevisi UU ITE. Hal tersebut sudah disampaikan Presiden.

Dalam pidatonya, kata Fadjroel, Jokowi mengatakan bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan beroganisasi.

Presiden menegaskan, negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas dan menjamin rasa keadilan masyarakat.

Baca Juga: PAN Ingatkan Revisi UU ITE Perlu Perhatikan 2 Hal Ini

Beberapa hari terakhir, banyak aksi saling lapor masyarakat. Repotnya, kata Presiden, aksi tersebut ada rujukan hukumnya, yakni Undang Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).