Demokrat Sebut Darmizal Cs Perampok!

JAKARTA - Perang terbuka terus terjadi antara pengurus Partai Demokrat (PD) dengan para kader partai yang telah dipecat dari keanggotan partai berlambang bintang mercy tersebut. Dampak dari pemecatan itu, isu Kongres Luar Biasa (KLB) pun semakin menguat, di saat yang sama, internal PD menyebut KLB adalah abal-abal.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, partainya malu besar pernah punya kader-kader seperti Darmizal dan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dan kader lain yang sudah dipecat.

"Sudah berkhianat dari perjuangan tulus para kader militan Partai Demokrat, mau rampok partai ini pula dari para kadernya, dengan bekerja sama dengan oknum pejabat penting pemerintahan," tegasnya kepada wartawan, Minggu (28/2/2021).

Baca juga:  Pendiri Partai Sebut KLB Dilakukan untuk Selamatkan Demokrat

Herzaky mengatakan, tabiatnya Darmizal itu memang suka menebar kabar bohong dan menyebar fitnah dimana-mana terkait kepengurusan Partai Demokrat era Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ini. Bisa-bisanya menuduh partai ini dikelola dengan nuansa tidak taat aturan, dan tidak demokratis.

"Padahal, apapun tindakan yang kami lakukan, selalu sesuai dengan aturan. Misalnya, saat memecat kader-kader pengkhianat yang berkolusi dengan pihak luar untuk rampok partai ini seperti Darmizal, kami butuh waktu yang tidak sebentar, karena ada proses dan mekanisme yang harus dilalui sesuai dengan AD/ART kami," ujarnya.

Baca juga:  Demokrat : Kalau Toh Ada KLB, Itu Abal-Abal

Lebih lanjut ia menyatakan, jika dibilang tidak demokratis, pemecatan Darmizal dan kawan-kawannya justru menunjukkan pihaknya sangat demokratis. Dalam hal ini, AHY sebagai Ketum sangat menyimak dan menganggap penting masukan dari para kader di berbagai tingkatan dan daerah, yang meminta Darmizal dipecat, sebelum memutuskan untuk memecat Darmizal dan teman-teman sesuai dengan aturan yang berlaku di internal Partai Demokrat.

"Lalu, Darmizal itu yang tidak tahu aturan. Mau buat KLB Partai Demokrat, tapi mau pakai aturan versi sendiri. Majelis Tinggi Partai (MTP) tidak setuju, 34 DPD tidak setuju, DPC-DPC juga tidak setuju, padahal ketentuannya KLB harus persetujuan MTP, dan permintaan 2/3 dari seluruh 34 DPD dan 1/2 dari seluruh DPC," beber dia.