BACA JUGA: ASEAN Serukan Solusi Damai Penyelesaian Krisis Myanmar
Pada intinya, pemerintah ASEAN telah dilumpuhkan oleh doktrin non-intervensi yang dibuat sendiri. Doktrin ini mungkin dibutuhkan di masa lalu, tetapi sejak saat itu, doktrin ini justru menjadi penghalang utama dan batu sandungan bagi perkembangan demokrasi partisipatif dan perlindungan hak-hak dasar rakyat ASEAN.
"Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menuntut pemerintah ASEAN kami masing-masing untuk meninggalkan doktrin lama non-intervensi ini dan mengejar pendekatan baru yakni keterlibatan konstruktif dan kritis, dengan opsi untuk menjatuhkan sanksi perdagangan dan ekonomi pada junta militer Myanmar," tandas Rainsy.
(Rahman Asmardika)