19 Poin Pernyataan Demokrat KLB Deliserdang di Hambalang

9. Secara filosofis, ada dorongan yang sangat kuat untuk memperbaiki demokrasi dan pengelolaan kepartaian didalam tubuh Partai Demokrat. Dorongan tersebut memuncak ketika para pendiri, deklarator dan pengurus daerah, cabang dan anggota partai mengetahui isi AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yung sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang diamanatkan Pancasila, UUD 1945 dan UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 dan perubahannya di UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011. Keberadaan AD/ART Tahun 2020 mempertegas kesimpulan bahwa ada upaya SBY untuk membentuk dinasti dan oligarki dalam Partai Demokrat melalui AD/ART yang memberi kewenangan absolut ke dalam satu tangan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai.

10. Secara Yuridis. AD/ART Partai Politik adalah peraturan dasar partai politik yang perubahannya dibuat, dibahas dan disahkan atau dengan kata lain disepakati dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa. Demikian ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011. Namun berdasarkan pengakuan saksi saksi fakta, bahwa AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 ternyata dibuat, dibahas dan disahkan di luar Kongres. Pasal 15 UU Partai politik No. 2 Tahun 2008 yang tidak dirubah dalam UU No. 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa kedaulatan partai politik berada di tangan anggota. Namun setelah melihat isi AD ART Tahun 2020, kedaulatan partai berada ditangan penguasa tunggal, yakni SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi. Yang sangat parah adalah proses pembentukan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 tidak dibahas dan disahkan dalam Kongres sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan, sehingga proses pembentukan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 tersebut, sesungguhnya tidak memenuhi syarat formal, sehingga secara yuridis, AD ART tahun 2020 itu cacat formal.

11. Kami juga menemukan setidaknya ada 14 (empat belas) pasal didalam AD ART Partai Demokrat tahun 2020 yang melanggar ketentuan UU Partai Politik, antara lain: kekuasaan tertinggi berada ditangan SBY sebagai ketua Majelis Tinggi: Calon Ketua umum harus persetujuan SBY sebagai Ketua Ketua Majelis Tinggi: AD/ART yang akan diajukan dan ditetapkan di Kongres atau KLB harus dirancang oleh Majelis Tinggi. Kewenangan Mahkamah Partai sebagai peradilan internal menjadi subordinasi dari AHY sebagai Ketua Umum dan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai. Ketentuan yang dibuat dalam AD/ART tahun 2020 tersebut telah mengamputasi kewenangan anggota partai dan Mahkamah Partai. Partai Demokrat dalam menyelesaikan Perselisihan Internal Partai tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Partai Politik No 2 Tahun 2011, Pasal 32-33, karena menghilangkan fungsi Mahkamah Partai sebagaimana mestinya.

12. Pelanggaran-Pelanggaran yang terjadi dalam materi dan/atau muatan pasal-pasal dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tersebut sangat fatal, karena menyangkut kedaulatan anggota partai politik dan forum kekuasan tertinggi pengambilan keputusan, serta Mahkamah Partai yang merupakan jiwa dari UU Parpol No. 2 tahun 2011. Karena itu, AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tidak memenuhi syarat objektif sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Parpol No. 2 tahun 2008 dan Pasal 5 serta pasal 32 33 UU Parpol No. 2 Tahun 2011.

13. KLB Partai Demokrat di Deli Serdang dapat diselenggarakan tanpa berdasarkan sebuah AD ART bila AD/ART yang semestinya menjadi dasar penyelenggaraan tersebut ternyata batal demi hukum karena bertentangan dengan UU Parpol yang menjadi pavu dari organisasi Partai Demokrat. Atas dasar pertimbangan yang sangat komprehensif itulah, para anggota, para kader partai demokrat diseluruh Indonesia berhimpun menyelenggarakan KLB di Deli Serdang

14. Ketika AD/ART batal demi hukum, maka rujukannya adalah Pasal 15 ayat (1) UU Parpol tahun 2008 yang menyebutkan bahwa kedaulatan partai politik ada di tangan anggota. Maka keberadaan Partai Demokrat yang mengalami kekosongan aturan dasar, otomatis harus dikembalikan kepada kedaulatan anggota