"Sehingga tidak memiliki resistensi serta potensi konflik terhadap dinamika perpindahan ibu kota. Indikator yang terkait dalam perspektif keamanan adalah indeks demokrasi Indonesia, indeks kerukunan beragama, dan indeks pembangunan manusia," jelasnya.
Sedangkan dalam perspektif pertahanan, LaNyalla mengatakan sebuah ibu kota negara harus mempertimbangkan posisi geografis dan infrastruktur pertahanan ibu kota baru, sehingga tidak rentan dari serangan eksternal maupun bencana alam.
Ditambahkannya, indikator untuk mengukur dalam perspektif pertahanan adalah indeks kerawanan bencana, indeks kekuatan militer global, dan indeks keamanan cyber global.
"Poin-poin tersebut harus sejalan juga dengan Visi Indonesia 2045. Sehingga pembangunan dan penataan ibu kota negara di Kalimantan Timur ini dapat berjalan sesuai harapan dan membawa manfaat besar bagi bangsa Indonesia," harapnya.
LaNyalla mengatakan, DPD RI secara berkelanjutan akan terus memantau perkembangan pembangunan ibu kota negara baru ini melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.
Turut mendampingi LaNyalla, di antaranya Aji Mirni Mawarni, M. Idris, Zainal Arifin, Bustami Zainuddin, Djafar Al Katiri, Asyera Wundalero, Wa Ode Rabia, Jiyalika Maharani, Amaliah, Cherish Harriette dan Adilla Aziz, serta mantan Senator Kaltim Awang Ferdian.
(Qur'anul Hidayat)