Bupati Nganjuk Terjaring OTT Jual Beli Jabatan, Ini Tanggapan Kemendagri

Baca juga:  Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Tarif Rp10 Juta hingga Rp150 Juta

Dia mengatakan bahwa jual beli jabatan merupakan salah satu area rawan korupsi. Dia mengatakan bahwa jual beli jabatan di dalam Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) menjadi sub aksi dari aksi reformasi birokrasi.

Terkait celah jual beli jabatan tersebut, Tumpak mengatakan bahwa sebenarnya sistem pencegahannya sudah berlapis tapi belum maksimal implementasi.

“Soal celah itu sebenarnya kalau dari aturan dan sistem sudah berlapis. Namun implementasinya yang msh banyak tidak sesuai dengan aturannya,” pungkasnya.

(Awaludin)