Lebih Dekat dengan Gedung Pancasila yang Diresmikan Presiden Soeharto

JAKARTA - Indonesia secara resmi diterima menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Bendera Indonesia dikibarkan secara serentak pada hari itu juga di depan gedung Markas Besar PBB di Lake Success, Amerika Serikat dan Gedung Pancasila di Jakarta.

Sejak saat itu, baik di PBB maupun forum-forum internasional lainnya, Indonesia selalu berada di garis terdepan dalam gerakan dekolonisasi yang akhirnya mengakhiri segala bentuk penjajahan di dunia.

Indonesia bekerja keras di Komite Dekolonisasi PBB untuk mengadopsi diterimanya dua resolusi di Majelis Umum PBB tahun 1960 mengenai pengakuan kemerdekaan bagi negara-negara jajahan dan daerah-daerah yang tidak berpemerintahan. Di PBB dan berbagai forum lainnya, Indonesia tanpa kenal lelah membela dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di dunia.

Pada awal tahun 1950, gedung yang menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah yaitu bekas gedung Volksraad dan Tyuuoo Sangi-In dan yang kita kenal sebagai Gedung Pancasila tersebut diserahkan kepada Departemen Luar Negeri.

Nama Gedung Pancasila mulai semakin dikenal ketika pada tanggal 1 Juni 1964 di Departemen Luar Negeri diperingati secara nasional hari lahirnya Pancasila yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Demikian dilansir dari laman Kemlu

Penunjukan Gedung Pancasila sebagai kantor Departemen Luar Negeri terasa selalu memberi bimbingan kepada Departemen Luar Negeri sebagai aparat pemerintah yang mengemban tugas menjalankan politik luar negeri agar berpegang teguh pada pedoman hidup, falsafah bangsa dan dasar negara Pancasila yakni ikut serta memajukan perdamaian dunia, keadilan sosial dan kemakmuran yang adil dan merata.

Bagi Indonesia, volume kegiatan diplomatik sejak awal 1950 terus meningkat. Dalam rangka menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Departemen Luar Negeri menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk memiliki kader-kader diplomat yang cakap dan terlatih. Departemen Luar Negeri segera mengadakan pendidikan dan pelatihan yang menekankan praktek kerja di lapangan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dengan merekrut pejabat diplomatik dan konsuler baik administrasi maupun persandian.

Untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah, maka didirikan Akademi Dinas Luar Negeri (Academic Voor de Buitenlandze Dienst) pada tahun 1949 menyusul kemudian didirikan Akademi Dinas Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Akademi Sinologi. Sebelumnya Akademi Ilmu Politik telah berdiri di Yogyakarta pada masa pemerintahan revolusioner.

Baca Juga : Pegawai KPK Dilantik Jadi Sebagai PNS Pas Hari Lahir Pancasila

Ruang depan Gedung Pancasila pernah ditempati oleh Sekretariat Akademi Dinas Luar Negeri. Kuliah-kuliah ilmu ekonomi diberikan sendiri oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada para mahasiswa yang seringkali diadakan di Gedung Pancasila. Dalam dasawarsa 1960-an, Gedung Pancasila dipergunakan pula untuk mendidik calon-calon diplomat Indonesia melalui kursus Atase Pers, kursus Caraka dan Susdubat I yaitu Kursus Dasar Umum Pejabat Dinas Luar Negeri.

Menjelang Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang bersejarah itu, Gedung Pancasila menjadi pusat kegiatan Sekretariat Bersama Konferensi yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri dengan anggota-anggotanya terdiri dari para Duta Besar Birma, India, Pakistan, dan Sri Lanka di Jakarta.

Ketika Israel, Inggris dan Perancis melancarkan agresi bersama terhadap Mesir pada 1956, massa rakyat mengadakan demonstrasi ke Departemen Luar Negeri untuk menyatakan dukungan rakyat Indonesia kepada Mesir dan mengutuk agresi yang dilakukan oleh tiga negara tersebut.