Haji 2021 Dibatalkan, Komisi VIII DPR Ungkap Simulasi Ibadah Haji saat Pandemi Belum "Ketemu"

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB Maman Immanulhaq mengungkap bahwa simulasi haji saat pandemi masih belum ditemukan, sehingga berapapun jumlah kuota haji Indonesia yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi akan sulit dijalankan, aplaagi Arab Saudi menerapkan standar tinggi untuk kesehatan.

"Kita juga tahu bahwa ini ada high standard yang diterapkan oleh Arab Saudi sehingga jamaah kita kalau berangkat dengan jumlah berapapun itu agak sulit, cuma 6 kali ke Masjidil Haram, cuma 5 kali di Madinah dan lain sebagainya, itu sampai hari ini simulasinya belum ketemu bagaimana bila itu bisa berangkat," kata Maman dalam Dialektika Demokrasi yang bertajuk "Nasib Jamaah Haji Indonesia" di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Maman menegaskan bahwa pembatalan ini selama 2 tahun berturut-turut semata-mata untuk keselamatan jamaah. Dan bangsa Indonesia harus memahami dan menghormati kebijakan otoritas Arab Saudi bahwa mereka tidak mau klaster Covid-19 muncul di perayaan keagamaan termasuk haji, sebagaimana yang terjadi India.

"Komisi VIII memahami apa yang diputuskan pemerintah dan mensosialisasikan ini ke masyarakat agar tidak ada hoaks, bahwa karena Indonesia masih menunggak dengan Arab Saudi, karena diplomasi Indonesia tidak optimal. Tidak, diplomasi sangat optimal dilakukan," ujarnya.

"Dan tidak hanya Indonesia, negara seperti Malaysia dan Turki yang concern dengan nilai ke-Islaman, tetap tidak bisa berangkat," sambung Maman.

Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB ini mengungkap, ada 3 poin penting dari keseoakatan penundaan haji ini. Pertama, untuk menjaga keselamatan jiwa di mana masih ada pandemi Covid-19; kedua, konstitusi UUD 1945 mewajibkan keselmatan warga negara termasuk haji; dan ketiga, otoritas Arab Saudi belum memutuskan apakah Indonesia dapat kuota atau tidak. Ditambah Indonesia merupakan salah satu negara yang di-banned tidak boleh masuk Arab Saudi

Namun, politikus PKB ini menegaskan bahwa Komisi VIII DPR dan Menag sepakat untuk tidak menyelenggarakan haji, sehingga DPR dan pemerintah bisa fokus untuk memprsiapkan di 2022 untuk memperkuat diplomasi untuk kuota haji di 2022.

"Keputusan berat harus diambil, DPR bersama seluruh ormas akan melakukan sosialisasi," tutur Maman.

(Khafid Mardiyansyah)