Pemberantasan Premanisme, Kompolnas: Bukan hanya Tugas Polisi, Pemda dan Pihak Lain Harus Terlibat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima aduan sopir kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok yang kerap menjadi korban pungutan liar (pungli) dan tindak premanisme.

Kepala Negara langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan memerintahkan untuk memberantas pelaku pungli dan para bandit tersebut. Tak lama setelahnya, puluhan pelaku pun dicokok petugas.

Merespons itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, mengatakan pencegahan begal dan premanisme tidak hanya menjadi tugas polisi, tetapi juga pemerintah daerah (pemda), swasta dan pihak-pihak lainnya.

"Diharapkan tidak hanya Kepolisian yang harus peduli, tetapi juga Pemerintah Daerah, swasta, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencegah begal dan premanisme secara komprehensif," kata Poengky kepada MNC Portal, Sabtu (12/6/2021).

Baca Juga: Preman Tanjung Priok Pemalak Sopir Ternyata Satpam hingga Karyawan

Pencegahan komprehensif dari semua pihak salah satunya dengan melakukan pemasangan lampu-lampu penerangan di tempat rawan dan memasang kamera CCTV di kawasan pelabuhan atau tempat lainnya seperti terminal, bandara dan pasar.

"Ditindaklanjuti dengan upaya preemtif yaitu patroli rutin oleh anggota Polri dengan dibantu pengamanan lingkungan oleh masyarakat (satpam, siskamling, dan sebagainya)," jelasnya.

Sebagai informasi, salah satu sopir kontainer, Agung Kurniawan (38) menyampaikan bahwa mereka kerap menjadi sasaran tindak premanisme. Hal itu ia sampaikan saat pertemuan dengan Presiden Jokowi.

"Begitu keadaan macet, itu di depannya ada yang dinaiki mobilnya, naik ke atas mobil bawa celurit atau nodong begitu, itu enggak ada yang berani menolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua, dan itu orang semua, dan itu sangat memprihatinkan," ujar Agung.

(Sazili Mustofa)