Premanisme Jakarta: Antara Kemiskinan, Kekuasaan, dan Ruang Kota
Penulis: Adhi Ayoe Yanthy - Ketua FKDM Wilayah DKI Jakarta
JAKARTA merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, sekaligus simbol modernisasi Indonesia. Pertumbuhan gedung pencakar langit, pusat bisnis, dan kawasan hunian elite sering dipandang sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Namun, di balik wajah metropolitan tersebut, Jakarta masih menyimpan persoalan sosial yang kompleks, salah satunya adalah keberadaan premanisme. Fenomena ini tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan jalanan, pemalakan, atau penguasaan lahan secara ilegal, tetapi juga berkembang menjadi jaringan kekuasaan informal yang memanfaatkan celah kelemahan negara dalam mengatur ruang publik. Oleh karena itu, premanisme tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan kriminal individual, melainkan sebagai gejala sosial yang lahir dari pertemuan antara kemiskinan, ketimpangan ekonomi, relasi kekuasaan, dan perebutan ruang kota.
Dalam perspektif sosiologi, premanisme merupakan konsekuensi dari proses urbanisasi yang tidak diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan. Jakarta terus menjadi magnet migrasi dari berbagai daerah karena dianggap menyediakan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Akan tetapi, kemampuan kota dalam menyediakan lapangan kerja formal tidak sebanding dengan jumlah pendatang yang datang setiap tahun. Akibatnya, sebagian masyarakat terdorong memasuki sektor informal yang rentan terhadap praktik kekerasan, pemerasan, maupun penguasaan wilayah.
Robert K. Merton (1968) dalam Social Theory and Social Structure menjelaskan bahwa penyimpangan sosial muncul ketika terdapat ketidakseimbangan antara cultural goals yang diidealkan masyarakat dengan institutionalized means yang tersedia untuk mencapainya. Dalam kondisi tersebut, individu atau kelompok dapat melakukan berbagai bentuk adaptasi, salah satunya melalui innovation, yakni menerima tujuan-tujuan sosial, seperti memperoleh penghasilan atau meningkatkan status ekonomi, tetapi menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma dan hukum.
Dalam konteks Jakarta, sebagian praktik premanisme dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi tersebut. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, tingginya persaingan ekonomi perkotaan, serta sempitnya mobilitas sosial mendorong sebagian individu memanfaatkan mekanisme informal, termasuk praktik pemerasan, penguasaan ruang publik, atau penyediaan jasa keamanan ilegal, sebagai strategi memperoleh penghidupan. Dengan demikian, premanisme tidak semata-mata merupakan persoalan moral atau kriminalitas individual, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam distribusi kesempatan ekonomi di kota metropolitan.
Namun demikian, menjelaskan premanisme hanya melalui pendekatan kemiskinan tentu tidak memadai. Tidak semua orang miskin menjadi pelaku premanisme, dan tidak sedikit pelaku premanisme justru memiliki hubungan dengan jaringan ekonomi maupun politik yang kuat. Dengan demikian, faktor kemiskinan hanyalah salah satu variabel yang menjelaskan mengapa premanisme memperoleh basis sosial tertentu di kawasan perkotaan.
