Kudeta Militer, PBB Serukan Embargo Senjata ke Myanmar

MYANMAR – Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mengeluarkan seruan yang jarang terjadi untuk menghentikan penjualan senjata ke Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta militer yang kejam tahun ini.

Majelis Umum mengadopsi sebuah resolusi yang mengutuk junta militer, yang menggulingkan pemerintah terpilih negara itu pada Februari lalu.

PBB juga menyerukan pembebasan tahanan politik, seperti pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, dan diakhirinya kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai.

Meskipun tidak mengikat secara hukum, resolusi tersebut secara politik signifikan.

"Risiko perang saudara skala besar adalah nyata," kata utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, kepada Majelis Umum.

(Baca juga: Bentrokan Pecah di Masjid Al Aqsa, Polisi Israel Tangkap 14 Warga Palestina)

"Waktu sangat penting. Kesempatan untuk membalikkan pengambilalihan militer semakin menyempit,” lanjutnya.

Resolusi ini didukung oleh 119 negara. Namun Belarusia menjadi satu-satunya negara yang memilih menentangnya.

36 negara lainnya abstain, termasuk Rusia dan China - dua pemasok senjata terbesar militer Myanmar.

Beberapa abstain mengatakan krisis adalah masalah internal bagi Myanmar, sementara yang lain mengatakan resolusi itu tidak membahas tindakan keras militer brutal terhadap populasi Muslim Rohingya empat tahun lalu, yang memaksa hampir satu juta orang meninggalkan negara itu.

(Baca juga: China Akan Perluas Program di Afghanistan Paska Penarikan Pasukan AS)

Duta Besar Uni Eropa untuk PBB, Olof Skoog, mengatakan resolusi itu "mendelegitimasi junta militer, mengutuk penyalahgunaan dan kekerasannya terhadap rakyatnya sendiri, dan menunjukkan keterasingannya di mata dunia".