MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
BANDUNG - Kabar masuknya Covid-19 varian delta yang lebih cepat menular di tengah lonjakan kasus membuat penanganan virus corona di Indonesia semakin berat.
Sejumlah pihak mengusulkan pemerintah menarik rem darurat dengan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menekan lonjakan kasus Covid-19.
Menanggapi wacana tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, Jabar pada dasarnya mengikuti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19, termasuk jika pemerintah pusat kembali menerapkan PSBB.
Namun, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyatakan, pemberlakuan PSBB tentunya harus dibarengi kesiapan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak PSBB.
"Jadi, istilah PSBB ini harus dibarengi kesiapan pangan, sembako, dan lain-lain kepada mereka yang tidak bisa melakukan WFH (work from home)," ujar Kang Emil di Bandung, Senin (21/6/2021).
Kang Emil pun kemudian memberikan respons menohok terhadap wacana tersebut. Dia menegaskan, jika PSBB diberlakukan, pihaknya meminta dukungan logistik dari pemerintah pusat. Pasalnya, kata dia, Jabar sudah tidak memiliki anggaran.
"Kami dari Jabar anggaran memang sudah tidak ada. Jadi, kalaupun itu (PSBB) diadakan, maka dukungan logistik dari pusat harus betul sudah siap, baru kami akan terapkan di Jabar," tegasnya.
Lebih lanjut, Kang Emil pun menolak penggunaan istilah lockdown dalam pelaksanaan PSBB. Terlebih, kata Kang Emil, sejak awal sudah disepakati penggunaan nama PSBB, bukan lockdown.
"Sebenarnya gak ada istilah lockdown, saya juga bingung kenapa dihidupkan lagi istilah lockdown. Dulu disepakati yang namanya lockdown itu bahasa Indonesianya adalah PSBB atau pembwtasan sosial berskala besar," tandasnya.
Baca Juga : Tak Punya Anggaran, 3 Provinsi Tolak Lockdown?
Di kesempatan lain, Kang Emil sempat menyatakan bahwa selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, kondisi penanganan Covid-19 di wilayahnya relatif baik.