Kebijakan lain yang lahir dari tangannya adalah larangan merokok di sembarang tempat. Meskipun banyak menuai kritik, namun Sutiyoso tetap melanjutkannya.
3. Basuki Tjahaja Purnama (November 2014-Mei 2017)
Gubernur nyentrik ini kerap kali mendulang kritikan dalam tiap kebijakannya. Terkenal sangat disiplin, Basuki atau Ahok pernah menggusur lokalisasi Kalijodo pada 2016 lalu.
Ia ingin merubah Kalijodo untuk ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Setahun kemudian, Ahok meresmikan RPTPA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak) Kalijodo.
Sebelumnya, pada 2015 Ahok memutuskan untuk merelokasi warga Kampung Pulo. Saat proses penggusuran, bentrok antar warga dengan petugas pun tak mampu terhindarkan. Banyak tokoh mengkritisi upaya relokasi ini. Seharusnya, wilayah tersebut dirapikan dengan manajemen penataan yang baik.
Namun, Ahok berpikir beda. Ia menilai relokasi merupakan keputusan yang baik. Warga yang direlokasi juga sudah disiapkan rumah susun sebagai pengganti.
4. Anies Baswedan (Oktober 2017-sekarang)
Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan juga beberapa kali membuat suatu kebijakan yang dikritik oleh banyak pihak. Pertama adalah soal atap warna warni yang ada di jalan layang Tapal Kuda, Lenteng Agung.
Anies memutuskan untuk melakukan pengecatan atap warga dengan warna mencolok, agar terlihat bagus saat pengendara melintas di jalan layang itu. Hal demikian dinilai telah menghabiskan banyak dana dan minim manfaat.
Lanjutnya, ia juga disorot akibat membatasi jumlah transportasi umum. Kebijakan tersebut ia ambil saat Covid-19 mulai masuk ke Indonesia dan menerjang Jakarta.
Sementara itu, jumlah penumpang membludak karena banyak perusahaan yang tak menerapkan kegiatan WFH atau work form home. Akibatnya, antrean mengular di beberapa halte TransJakarta dan stasiun KRL.
Terakhir, keputusan Anies untuk merevitalisasi Monas juga tak kalah menuai polemik.
(Angkasa Yudhistira)