PPKM Darurat, Kemensos Segera Salurkan Bantuan Sosial Tunai

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Hal itu akan berdampak di beberapa sektor. Untuk itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST).

"BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur," kata Risma dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/7/2021).

Risma menyebut untuk besaran BST yang akan diberikan adalah senilai Rp 300 ribu per bulan. Kemudian akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan, sedangkan pada Mei dan Juni akan diberikan Rp 600 ribu sekaligus.

Baca Juga: Mal Tutup saat PPKM Darurat, Pengusaha: Banyak Pekerja Dirumahkan

"Warga akan menerima Rp 600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja," harap Risma.

Sementara itu, target penyaluran dalam sebulan BST akan menyasar 10 juta penerima bantuan. Selain itu, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta.

"Soal data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang nyangkut di bank dan tadi sudah di-clearkan dalam rapat," terangnya.

Risma mengatakan untuk data nyangkut itu, dikarenakan nama yang tercantum di data bank tidak sesuai dengan data milik Kemensos yang sudah sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Di bank itu nama minimal 3 huruf dan tidak berbentuk angka, seperti nama 'IT', NA70, namun untuk kesalahan minor lainnya masih bisa dikoordinasikan," jelasnya.

Kemudian untuk teknis penyaluran BST akan melalui kantor pos. Sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpuan Bank-Bank Negara (Himbara).

“Jadi, mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga,” ucapnya.

Risma menerangkan penyaluran bantuan ini tidak mengganggu anggaran dari Kemensos. Melainkan ada tambahan anggaran dari Pemerintah untuk dua bulan, yaitu pada bulan Mei dan Juni sebanyak Rp 2,3 triliun.

“Sebetulnya ada total tambahan sebesar Rp6 triliun untuk penyaluran selama dua bulan, tapi kita masih punya uang spare sebanyak Rp3 triliun sekian,” paparnya.

Lebih lanjut, Risma menyebut upaya percepatan bantuan ini juga diimbangi dengan adanya pengawasan penggunaan dana bansos yang dilakukan dari struk belanja penerima manfaat jika dibelanjakan selain untuk kebutuhan pokok.

“Evaluasi penggunaan uang bansos bisa dilihat dari struk belanja penerima bansos, digunakan untuk barang kebutuhan pokok atau barang yang lain." pungkasnya.

(Sazili Mustofa)