Kejagung Terbitkan Ketentuan Penegakkan Hukum Pelanggar PPKM Darurat

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan ketentuan atau petunjuk penegakan hukum bagi pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa-Bali.

Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simajuntak mengungkapkan, petunjuk itu tertuang dalam surat Nomor: B-1500/E/Es.2/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

"Surat petunjuk teknis tersebut sebagai tindaklanjut dari Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-132/A/SKJA/06/2021, tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1498/E/Es.2/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Dukungan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat," kata Leonard dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (5/7/2021).

Dalam ketentuan atau petunjuk itu, Kejagung menyatakan bahwa proses penegakan hukum pelanggaran PPKM dilakukan melalui dua cara yaitu, melalui acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) untuk pelanggaran Perda.

Baca Juga: Tak Boleh Lewat Penyekatan PPKM Darurat, Warga Ngamuk Membanting Motor