JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/7/2021).
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) hadir mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dan membacakan Pidato Gubernur mengenai Penjelasan terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Ariza menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta berharap DPRD Provinsi DKI Jakarta selaku legislatif dapat segera membahas, menyetujui, dan menetapkan Raperda yang dimaksud menjadi Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan agar aturan penanggulangan COVID-19 dapat berjalan efektif dan lancar.
"Raperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang tegas dan kolaboratif dalam penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Beberapa pekan terakhir ini, angka penyebaran COVID-19 meningkat sangat pesat. Puncaknya pada 15 Juli lalu, kasus baru menembus angka 56.757 secara Nasional," kata Wagub Ariza di DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/7/2021).
Sampai 20 Juli 2021, sambung Wagub Ariza, angka kematian mencapai 10.610 orang. Sedangkan khusus di DKI Jakarta, terdapat penambahan 6.213 kasus positif aktif pada 20 Juli 2021.
Ia menekankan, data tersebut tidak dapat dipahami sebagai angka statistik semata.
"Banyak yang kehilangan ayah, ibu, anak-anak, dan kerabat akibat COVID-19 ini. Hendaknya akibat pandemi ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan," tambahnya.
Pemprov DKI Jakarta sejak dua pekan lalu menerapkan PPKM Darurat, yang kini telah diperpanjang sampai 25 Juli 2021. Hal itu merupakan upaya mengerem laju penambahan kasus aktif penyebaran COVID-19.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan bantuan sosial terhadap warga yang terdampak COVID-19. Hal itu bentuk tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta sebagai bagian dari negara dalam menjaga keseimbangan dalam penanggulangan COVID-19 dengan ikhtiar penerapan PPKM Darurat.