Kepala Daerah di Jatim Keluhkan Stok Vaksin Menipis, Ini Respons Menkes

JAKARTA — Sejumlah kepala daerah di Provinsi Jawa Timur mengeluhkan stok vaksin Covid-19 di daerahnya mulai menipis. Pemerintah pusat diminta menambah lagi stok vaksin demi mengakselerasi program nasional tersebut.

Persoalan itu terungkap saat Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengadakan rapat koordinasi secara virtual bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, para wali kota dan bupati, serta Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di wilayah Jawa Timur pada Rabu 21 Juli 2021.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melaporkan, selama masa PPKM Darurat lalu, case fatality rate (CFR) di wilayahnya turun dari 7,24% menjadi 6,61%, sedangkan kasus aktif naik secara signifikan dari 5,68% menjadi 19,49%.

“Kami ingin melaporkan dari mulai Senin lalu, ketika terjadi peningkatan eksponensial karena kenaikan testing hingga 5 sampai 6 kali lipat per harinya, angka yang terkonfirmasi mengalami peningkatan, tapi tingkat keterisian RS, baik ICU maupun isolasi biasa relatif flat,” terang Khofifah dikutip dari rilis Setwapres, Kamis (22/7/2021).

Di rumah sakit rujukan Covid-19, lanjutnya, kondisi keterisian ICU tetap berada di kisaran 84% dan isolasi biasa 82% disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu efek dari pembatasan, banyak warga KTP Jatim yang sudah berdomisili di daerah lain, atau yang bergejala ringan ke sedang lebih memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.

Secara lebih spesifik, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Malang, dan Bupati Madiun lantas turut memberikan laporan penanganan Covid-19 di wilayahnya.

“(Sasaran) vaksin di tempat kami adalah 2,2 juta. (Hingga) hari ini yang sudah tervaksin adalah 1,2 juta,” lapor Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Kendati demikian, ungkap Eri, per hari ini ketersediaan vaksin di Kota Surabaya telah habis, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menunggu ketersediaan vaksin dalam beberapa hari ke depan.