Ia menjelaskan masih banyak penyaluran bansos sembako yang diberikan melalui perangkat desa atau dusun, maupun RT/RW yang rentan unsur KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
"Saya masih menemukan praktek penyaluran BST dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan, tidak diantar langsung ke rumah warga," ungkap Ace Hasan Syadzily.
Pemerintah juga diminta untuk gencar memberikan sosialisasi kepada penerima bansos baik melalui media sosial dan maupun pengumuman yang mudah dilihat banyak orang perihal berapa besar bansos yang akan diberikan dan larangan pemotongan dana bansos maupun sembako dengan alasan apapun.
"Selain itu, perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bantuan sosial bahwa uang tersebut merupakan hak mereka. Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun," tandas Ace Hasan Syadzily.
(Sazili Mustofa)