Sustainabilitas JKN-KIS Bergantung pada Pengelolaan Kefarmasian yang Efektif dan Efisien

Dia  menjelaskan, upaya optimalisasi pembiayaan farmasi dalam Program JKN-KIS tidak lepas dari upaya menjaga kesinambungan finansial Program JKN itu sendiri. Sejak tahun 2016, tercatat ada peningkatan tren pembiayaan untuk obat-obatan unbundled, yakni obat-obatan yang dibayarkan secara fee for service, terpisah dari kapitasi maupun tarif INA CBG’s. Meski jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan total pembiayaan kesehatan, namun hal ini perlu mendapat perhatian khusus.

“Untuk meningkatkan kesinambungan Program JKN-KIS, tantangannya tidak hanya memastikan lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran, tetapi juga memastikan paket manfaat Program JKN-KIS berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kefarmasian dalam Program JKN-KIS,” katanya yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC HEALTH) International Social Security Association (ISSA) Periode 2020-2022, yang beranggotakan 160 negara.

Pada  2020, BPJS Kesehatan mengeluarkan Rp95,5 triliun untuk biaya pelayanan kesehatan di tingkat primer maupun di rumah sakit. Dari data pembayaran fee for service, BPJS Kesehatan mencatat bahwa pada tahun tersebut obat penyakit kronis didominasi oleh obat-obatan untuk diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, dan prostatitis. Masih di tahun yang sama, BPJS Kesehatan juga menemukan kebanyakan obat kemoterapi digunakan untuk pengobatan leukimia, kanker kolorektal, kanker payudara, dan kanker paru-paru.

CM

(Yaomi Suhayatmi)