Jejak Kekejian PKI saat Tragedi Berdarah 30 September 1965

Usulan ini pun gagal direalisasikan. PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta. Di sini, PKI menyodorkan “Dokumen Gilchrist” yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia.

Isi dokumen ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi dari pihak Inggris-AS dengan melibatkan our local army friend (kawan-kawan kita dari tentara setempat) untuk melakukan kudeta.

Meski kebenaran isi dokumen ini diragukan dan Jenderal Ahmad Yani kemudian menyanggah keberadaan Dewan Jenderal saat Presiden Soekarno bertanya kepadanya. Namun, pertentangan PKI dengan angkatan darat kini tampaknya telah mencapai level yang akut.

Bulan itu juga, Pelda Sujono yang berusaha menghentikan penyerobotan tanah perkebunan tewas dibunuh sekelompok orang dari BTI dalam peristiwa Bandar Betsy di Sumatera Utara. Jenderal Ahmad Yani segera menuntut agar mereka yang terlibat dalam peristiwa Bandar Betsy diadili.

Sikap tegasnya didukung penuh oleh organisasi-organisasi Islam, Protestan dan Katolik. Sementara itu di Mantingan, PKI berusaha mengambil paksa tanah wakaf Pondok Modern Gontor seluas 160 hektare (Ambarwulan dan Kasdi dalam Taufik Abdullah, ed., 2012 : 139).

Sebuah tindakan yang tentu saja semakin membuat marah kalangan Islam. Apalagi, empat bulan sebelumnya telah terjadi peristiwa Kanigoro Kediri, di mana BTI telah membuat kacau peserta mental Training Pelajar Islam Indonesia dan memasuki tempat ibadah saat subuh tanpa melepas alas kaki yang penuh lumpur lalu melecehkan Alquran.

Suasana pertentangan antara PKI dengan AD dan golongan lain non PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang 30 September 1965. Apalagi, pada bulan Juli sebelumnya, Soekarno tiba-tiba jatuh sakit.

Tim dokter China yang didatangkan DN Aidit untuk memeriksa Soekarno menyimpulkan bahwa presiden RI tersebut kemungkinan akan meninggal atau lumpuh. Maka, dalam rapat Politbiro PKI tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun memutuskan untuk bergerak.