Sebulan Setelah Kudeta, Militer Kembalikan Abdalla Handoko Sebagai Perdana Menteri Sudan

Kudeta itu memicu demonstrasi massal menentang militer, dan petugas medis yang bersekutu dengan gerakan protes mengatakan pasukan keamanan telah membunuh 41 warga sipil dalam penumpasan yang semakin keras.

Hamdok mengatakan dia setuju dengan kesepakatan itu untuk mencegah lebih banyak korban.

"Darah masyarakat Sudan sangat berharga. Mari kita hentikan pertumpahan darah dan arahkan energi pemuda untuk pembangunan dan pengembangan," katanya pada upacara penandatanganan yang disiarkan di televisi pemerintah.

Burhan mengatakan kesepakatan itu akan inklusif. "Kami tidak ingin mengecualikan siapa pun kecuali, seperti yang telah kami sepakati, Partai Kongres Nasional," katanya, merujuk pada mantan partai penguasa Bashir.

Namun kesepakatan itu tidak menyebutkan Forces of Freedom and Change (FFC), koalisi sipil yang berbagi kekuasaan dengan militer sebelum kudeta. Sejumlah orang pada upacara penandatanganan memiliki hubungan politik dengan Bashir.

FFC sendiri mengatakan tidak mengakui kesepakatan apa pun dengan militer. Partai Kongres Sudan, seorang anggota FFC terkemuka, yang beberapa pemimpinnya ditahan, menggambarkan Hamdok bergabung dengan kesepakatan itu sebagai tindakan yang "tidak sah dan tidak konstitusional" dan memberikan perlindungan politik untuk kudeta.

Beberapa komite perlawanan yang telah mengorganisir protes juga mengeluarkan pernyataan yang menolak kesepakatan apa pun dengan militer.

Hamdok ditempatkan di bawah tahanan rumah ketika militer merebut kekuasaan, dan menggagalkan transisi menuju pemilihan umum pada tahun 2023. Militer membubarkan Kabinet Hamdok dan menahan sejumlah warga sipil yang memegang posisi teratas di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan yang disepakati setelah Bashir digulingkan.

(Rahman Asmardika)