Siswa Positif Omicron, Ini Kata Anggota DPRD DKI Terkait PTM 100%

Saat ini, sambung Kent, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat sudah sebanyak 404.192 siswa atau 55,9% dari target 723.044 siswa yang telah menjalani vaksinasi anak usia 6-11 tahun, pada Selasa 11 Januari 2022 pukul 10.00 WIB. Dan angka tersebut sangat jauh untuk dijadikan patokan jika siswa belajar tatap muka.

Menurut Kent, terkait dengan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana bahwa bagi peserta didik yang belum dapat mengikuti PTM (Pertemuan Tatap Muka) Terbatas di sekolah lantaran pertimbangan orangtua, dapat memberikan keterangan kepada pihak sekolah dan tetap akan memperoleh layanan pembelajaran secara daring, serta mendapat hak penilaian.

"Tetapi pada realitanya, saya mendapatkan laporan ada beberapa orangtua murid sudah membuat surat keberatan ke pihak sekolah, tetapi tetap di anggap Alpa dan tidak masuk sekolah, dan ada juga orangtua merasa takut jika harus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melarang anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, takut malah nanti anaknya di sentimenin oleh pihak sekolah," tutur Kent.

Baca juga:  PTM 100 Persen, Kapolri: Kita Jaga Agar Tak Munculkan Klaster

Kent meminta kepada Pemprov DKI harus berkaca kepada kasus yang baru terjadi kepada siswa SMAN 71 Duren Sawit, Jakarta Timur, yang terkonfirmasi positif Covid-19 varian Omicron.

"PTM idealnya bisa di lakukan jika vaksinasi anak usia 6-11 tahun sudah mencapai 80 persen, sekarang angka vaksinasi baru mencapai angka 55,9 persen. Dan saat ini juga varian omicron sudah mewabah dan menyasar para siswa, Saya melihat kebanyakan orangtua takut akan di sentimenin oleh pihak sekolah jika harus berkoordinasi dan secara prinsip bersurat pun tidak ada gunanya, ini realita di lapangan yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa mengakomodir kegelisahan dan kekhawatiran yang menghantui para orangtua siswa, dan jangan membuat produk kebijakan yang terkesan malah menzolimi masyarakat, kewajiban kita itu harus bisa melindungi masyarakat," beber Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDIP Provinsi DKI Jakarta itu.