Kemenhan Punya Anggaran Tinggi, Prabowo Ingatkan Jangan Sampai Ada Kebocoran

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto menegaskan, pihaknya senantiasa melakukan perbaikan, terutama dalam penggunaan anggaran. Ini merupakan sebagai pertanggungjawaban sehingga dapat disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Dia menjelaskan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diberikan anggaran yang cukup besar. Oleh karenanya, dia meminta agar dapat dikelola dengan baik dan tidak terjadi kebocoran anggaran.

Hal itu dikatakan Prabowo saat Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemhan Tahun 2021, Kamis (17/2/2020), di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat.

"Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Hal itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran anggaran. Hal ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita kepada negara,” ujar Prabowo.

Dia menambahkan, tujuan pemeriksaan laporan keuangan salah satunya memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPK RI akan melaksanakan Pemeriksaan di masing-masing UO selama 90 hari.

Menhan menekankan kepada Satker agar senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data dukung dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa BPK RI. Untuk diketahui, Kemenhan telah tiga kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Hal itu guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan serta akuntabel," ucapnya.

Dalam acara ini, turut hadir KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wamenhan M. Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono.

(Erha Aprili Ramadhoni)