MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Mantan Sekretaris Kabinet yang bertindak sebagai ahli dari pemerintah di Mahkamah Konstitusi, Andi Widjajanto, beberapa waktu lalu mengungkap adanya strategi China yang sama seperti Jepang saat menyiapkan Perang Dunia II. Sehingga Indonesia harus bersiap diri menghadapi kemungkinan terburuk.
(Baca juga: China Kirim Kapal Induk Shandong ke Laut Cina Selatan)
Hal itu disampaikan Andi Widjajanto yang beberapa waktu lalu dilantik sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dalam uji materi UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) di MK terkait komponen cadangan (Komcad).
Senada dengan Andi Widjajanto, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) mengingatkan agar waspada dengan keberadaan armada laut China dalam beberapa dekade di perairan Indonesia.
(Baca juga: Sengketa Laut China Selatan, Filipina Beli Rudal Jelajah Beri Sinyal Serangan Balik Terhadap China)
Saat ini, Angkatan Laut China diklaim menjadi armada laut terbesar di dunia. Angkatan Laut China, yang dikenal sebagai Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN), memiliki 355 kapal dan kapal selam.
Selain itu China memiliki 145 kapal perang permukaan. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) memperkirakan jumlah armada laut Tiongkok akan terus bertambah menjadi 460 kapal pada 2030.
Peneliti senior CENTRIS, AB Solissa, mengatakan keberadaan armada laut China juga sering kali terlihat saat kapal-kapal nelayan Tiongkok mengeksploitasi hasil laut di luar wilayah mereka.
“Di Indonesia sendiri, Coast Guard 6305 China, pernah berani mengganggu aktivitas eksplorasi minyak maupun gas di Natuna dan armada laut Tiongkok juga terlihat ada disekitar kapal-kapal nelayan mereka saat mengeksploitasi hasil laut kita di sana,” kata AB Solissa kepada wartawan, Rabu, (23/2/2022).
Menurutnya, tindakan ini kemungkinan dilakukan China karena sampai detik ini China belum mengakui UNCLOS 1982, sehingga mereka mengklaim punya hak untuk mengelola sumber daya alam di perairan Natuna Utara yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia atau negara manapun, berdasar 'sembilan garis putus-putus'.
Bukan hanya di Indonesia, kehadiran armada China dapat ditemukan di perairan lepas pantai Asia Selatan, Amerika Selatan, dan Afrika, di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara mana pun di dunia ini.
“Sayangnya, belum ada kekuatan terorganisir dunia yang dapat mencegah mereka mengeksploitasi sumber daya laut dunia,” tutur AB Solissa.
Melansir beragam sumber, Di perairan Pakistan tepatnya kota pelabuhan Gwadar, protes besar-besaran meletus atas proyek pembangunan besar China-Pakistan yang akan membahayakan bisnis perikanan nelayan disana.
Sementara di Argentina, ratusan kapal pukat China mematikan sistem yang melacak lokasi mereka untuk menjarah perairan setempat bahkan Armada China telah mendekati pulau Galapagos yang terkenal di Ekuador, termasuk kawasan lindung Cagar Alam Laut Galapagos.
“Sikap dan pemikiran zero-sum China telah membawa konsekuensi tragis bagi ekosistem. Laut lepas seharusnya menjadi milik dunia, namun Beijing mengubahnya menjadi alam liar untuk dijarah,” ucap AB Solissa.
Dalam laporan tahunan bertitel Military And Cecurity Developments Involving People's Republic of China 2021 untuk Kongres AS, turut dibeberkan kehadiran Angkatan Bersenjata Tiongkok yang makin kuat di kancah global.
China juga memiliki People’s Armed Forces Maritime Militias (PAFMM) atau milisi maritim. PAFMM merupakan warga sipil yang siap dimobilisasi untuk menjadi prajurit tempur.
Salah satu isu yang diangkat dalam laporan itu adalah soal konflik di Laut China Selatan, yang bersinggungan dengan wilayah Perairan Natuna.
China sebelumnya pernah menyodorkan sembilan garis putus-putus atau nine dash line untuk mengeklaim kepemilikan atas wilayah di Laut China Selatan.
Namun, Indonesia bersama Malaysia, Filipina, dan Vietnam menolak klaim itu. Indonesia menentang nine dash line itu dengan menggunakan hukum internasional untuk mendukung kedaulatan wilayah lautnya.
“Benar kata Bang Andi Widjajanto, strategi China mirip Jepang pada masa penjajahan tempo dulu. Negara-negara duni khususnya Indonesia harus waspada,” pungkas AB Solissa.
(Fahmi Firdaus )