Lawan Perang Rusia, Ukraina Serukan Misi Penjaga Perdamaian PBB dan Organisasi Internasional

KIEV - Pada Kamis (3/3), di tengah serangan Rusia yang sedang berlangsung, parlemen Ukraina meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya untuk mengirim misi penjaga perdamaian ke negara mereka.

Mereka memanggil PBB, Palang Merah Internasional, Parlemen Eropa. Mereka juga meminta parlemen dan kabinet dari semua negara untuk mengadopsi resolusi mendesak keterlibatan asing dei melindungi penduduk sipil dari serangan bersenjata oleh penjajah Rusia.

Para anggota parlemen menyerukan pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB, pembentukan zona larangan terbang di atas wilayah Ukraina, dan pembukaan "koridor hijau" untuk lewatnya bantuan kemanusiaan dan pengungsi.

Baca juga:  Ketika Kaum Amatir Ukraina Bersiap Perang Lawan Rusia dari Dalam Hutan Kiev

Setiap misi penjaga perdamaian PBB diketahui harus mendapat izin dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB), dan Rusia memegang hak veto. Namun, jika DK PBB tidak dapat mengeluarkan otorisasi, di bawah resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) 377(V), yang disahkan pada t 1950, UNGA dapat mengambil tindakan sendiri. Meskipun demikian, badan tertinggi PBB harus merekomendasikan agar majelis melakukannya, dan setidaknya tujuh anggota DK PBB harus mendukung langkah tersebut.

Baca juga: Rusia dan Ukraina Sepakati Koridor Kemanusiaan, Evakuasi Warga Sipil dari Perang

Sebelumnya, Kiev telah berulang kali melontarkan gagasan untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian PBB ke timur negara itu, saat pasukan Ukraina telah berhadapan dengan pemberontak di republik Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri sejak 2014. Namun, sebuah misi ke wilayah tersebut tidak pernah terwujud.

Seperti diketahui, Rusia melancarkan serangan militer skala besar di Ukraina pekan lalu, mengklaim itu adalah satu-satunya pilihan untuk melindungi kedua republik dari apa yang dituduhkan sebagai rencana Kiev untuk merebut kembali mereka dengan paksa. Moskow juga menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk "denazifikasi" dan "demiliterisasi" tetangganya. Ukraina telah membantah rencana untuk menyerang republik-republik itu, dan menegaskan bahwa serangan Rusia tidak beralasan. Donetsk dan Lugansk berpisah dari Ukraina pada 2014, menyusul peristiwa Maidan di Kiev yang menyebabkan jatuhnya pemerintah yang dipilih secara demokratis di negara itu.

(Susi Susanti)