Jabatan Mahapatih Majapahit Diemban Beberapa Orang Sepeninggal Gajah Mada

KEMAMPUAN Gajah Mada dalam memimpin menjadi mahapatih Kerajaan Majapahit tak perlu diragukan lagi. Bahkan selepas mangkatnya Gajah Mada jabatan itu tak bisa diemban lagi oleh satu orang. Pasalnya menjadi seorang mahapatih bukanlah menjadi hal mudah. Ada beragam urusan yang dikerjakan sebagai pembantu Raja Majapahit.

Di masa Gajah Mada semua urusan mahapatih kerjaan memajukan Majapahit ia lakukan seorang diri. Kepemimpinan Gajah Mada yang dilandasi sifatnya tersebut telah mengantarkan dia menjadi seorang ahli politik yang bijaksana, baik itu politik pemerintahan, maupun politik peperangan. Bukti kemahiran Gajah Mada dalam bidang politik pemerintahan adalah sangat terasa sekali setelah Gajah Mada wafat.

BACA JUGA:Bhayangkara, Pasukan Elite Pengawal Raja Majapahit yang Dipimpin Gajah Mada 

Dikisahkan dalam buku "Gajah Mada Sistem Politik dan Kepemimpinan" karya Enung Nurhayati, ada beberapa jabatan yang sebelumnya dirangkap Gajah Mada dibagi ke beberapa orang pejabat di Kerajaan Majapahit.

Kedudukan Gajah Mada merupakan one man government atau pemerintahan satu manusia, dalam pelaksanaan program pemerintahan Majapahit tidak bisa digantikan oleh pejabat lain. Hasilnya ada beberapa jabatan Gajah Mada yang harus dibagikan ke beberapa orang pejabat.

BACA JUGA:Ketika Gajah Mada Dihina dan Ditertawakan Pejabat Majapahit 

Di posisi pejabat pertama yakni posisi weddramantri yang diemban oleh Empu Tandi yang seorang arya. Kedua Empu Nala yang terpilih sebagai tumenggung mancanagara atau wakil mahkota. Empu Nala yang terkenal sebagai pahlawan perang yang menghargai jasa dan menghukum kejahatan. Ia pernah menaklukkan Dompo di Nusa Tenggara.

Selanjutnya Majapahit melantik Sri Nata Krewarddhana dan Wikramawardana, masing-masing ayah dan ipar Hayam Wuruk, terpilih sebagai dharmadhyaksa atau ketua mahkamah agung yang dibantu oleh tujuh upapati atau pembantu mahkamah. Jabatan Gajah Mada asalnya juga meliputi mahkamah, karena dia mewakili Sri Nata. Raja adalah hakim yang paling tinggi dalam negeri.

Jabatan berikutnya yang dilantik yakni Patih Dami, ia terpilih sebagai yuwamantri atau menteri muda, tugasnya adalah untuk mengurus seluk beluk dalam keraton. Bisa diistilahkan bahwa fungsi ini semacam kepala rumah tangga keraton.

Pejabat keenam yang dilantik yakni Empu Singa yang dipilih sebagai menteri yang bertugas mengawasi segala perintah Sri Nata. Boleh dikatakan fungsinya sebagai sekretaris negeri yang harus mengedarkan segala perintah baginda kepada semua yang berkepentingan. Pekerjaan yang demikian dilakukan oleh patih sebagai orang yang tinggi dalam pemerintahan setelah raja. Maka Majapahit mengangkat enam orang menteri sebagai pengganti Gajah Mada.

Pelantikan enam pejabat pengganti Gajah Mada ini menunjukkan bahwa fungsi dan peran Gajah Mada sebagai patih meliputi segala bidang. Hal ini membuktikan bahwa Gajah Mada memiliki sifat pemimpin yang naya. Sifat naya sendiri berarti pribadi yang bijaksana, penuh kearifan, dan memiliki siasat dan taktik.

(Awaludin)