KPK Minta agar Setiap Perkembangan Pembangunan IKN Nusantara Dilaporkan

Direktorat Monitoring KPK akan melakukan telaah terhadap UU IKN dan draft aturan turunannya dengan menggunakan metode Corruption Risk Assessment (CRA). Selain itu, melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK turut mendampingi pemerintah daerah terkait.

"Sebagai Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) KPK juga mendorong implementasi aksi Stranas PK terkait kebijakan satu peta dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara," beber Alex.

Dalam pertemuan itu, turut hadir juga Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe dan Tenaga Ahli Tim Transisi, Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Para pejabat tersebut diterima langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan beserta jajaran.

(Erha Aprili Ramadhoni)