Presiden Jokowi Marah RI Dibanjiri Produk Impor, Ketua KPK: Pengadaan Barang Jasa Memang Rawan Suap dan Sogok

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kemarahan atas rendahnya tingkat Bangga Buatan Indonesia (BBI) di lingkungan pemerintah. Padahal dana yang disediakan tak sedikit dan harusnya bisa memacu pertumbuhan ekonomi.

"Jangan tepuk tangan dulu! Begitu saya cek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semua," ujar Jokowi di hadapan Gubernur, Bupati, Menteri dan pemangku kepentingan lainya di acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022, Jumat 25 Maret 2022.

"Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal Pusat itu Rp526 triliun, Daerah itu punya Rp535 triliun, BUMN Rp420 triliun. Ini duit gede banget. Kalau itu digunakan, kita nggak usah muluk-muluk, di belokkan 40 persen saja itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita," sambungnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri lantas menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Firli menyatakan dirinya mengerti arti ‘kemarahan’ Presiden karena sikap kita terhadap kemampuan produk dalam negeri versus produk impor ‘sudah keterlaluan’.

“Dan sudah lama KPK memberikan perhatian kepada korupsi barang dan jasa, terutama karena di dalamnya rawan suap dan sogok yg sering berakhir dengan kegiatan Tangkap Tangan oleh KPK,” ucap Firli, Sabtu (26/3/2022).

Menurut Firli, pernyataan Presiden Jokowi itu penting agar mulai mengubah orientasi pengadaan barang dan jasa serta menghentikan korupsi PBJ.

Baca juga:  Jokowi Marah-Marah RI Dibanjiri Produk Impor: Dipikir Kita Bukan Negara Maju?

Firli menegaskan, kehadiran KPK berdasarkan UU awal pembentukannya adalah karena korupsi telah mengancam perekonomian nasional. Maksud dari pembentukan KPK dalam UU adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Daya guna dan hasil guna yang dimaksud salah satu yang utama adalah untuk memperbaiki perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal perbaikan ekonomi nasional, kami menyambut baik launching Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia oleh Bapak Presiden,” ucapnya.

KPK, kata Firli, memandang setiap gerakan dan program pemerintah dalam perbaikan ekonomi nasional adalah sejalan dengan tujuan dibentuknya KPK. Untuk itu KPK berkomitmen membantu pemerintah dalam berbagai program perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena korupsi adalah benalu dalam setiap niat dan program yang baik.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia telah diperkuat dasar hukumnya melalui berbagai regulasi yang sudah terbit di antaranya kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemda yang diatur di dalam UU 3/2014 Tentang Perindustrian, PP 29/2018 Tentang Pemberdayaan Industri, dan Perpres 12/2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya PP 7/2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang mengatur K/Ll dan Pemda Wajib mengalokasikan anggaran belanja sebesar 40% untuk UMKM dan Koperasi.

“Namun sampai 31 desember tahun kemarein (2021), kami melihat realisasi belanja K/L dan Pemda untuk UMKM baru sebesar Rp. 39,58 triliun atau setara 31,61%. Pada tahun 2022, potensi belanja barang dan modal pemerintah pusat sebesar Rp. 526,8 Triliun dan Pemda sebesar Rp. 535,4 triliun,” ucapnya.