Amandemen Konstitusi untuk Perpanjangan Masa Jabatan atau untuk Tiga Periode Membahayakan Jokowi dan Bangsa

JAKARTA - Sepertinya usaha untuk mengamandemen UUD 1945 demi kepentingan perpanjangan masa jabatan atau penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode belum berhenti, terakhir pemerintah lewat Mendagri Tito Karnavian menyuarakan itu dengan mengatakan "menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden bukan hal yang dilarang, apalagi konstitusi bisa diubah, yang tabu diubah hanya kitab suci".

Mengamandemen konstitusi memang sangat bisa, tapi kebutuhan perubahannya bukan karena disebabkan oleh kehendak sepihak dari kekuasaan yang ingin memperpanjang masa jabatannya atau menambah periodesasi kekuasaan. Perubahan konstitusi harus berdasar kajian mendalam dari para ahli dan negarawan yang dalam masa waktu yang panjang setelah berlakunya dirasa tidak lagi memenuhi kebutuhan zaman, kajiannya harus komprehensif dan menyeluruh untuk kebutuhan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa ratusan tahun mendatang.

Mengamandemen soal pembatasan masa jabatan Presiden adalah tabu, itu melabrak batasan etis kesepakatan bangsa yang dilahirkan oleh reformasi. Kita punya trauma oleh kekuasaan Orde Baru yang tak terbatas, gerakan reformasi 1998 telah mengoreksi itu maka lahirlah amandemen UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden hanya dua periode saja, kenapa dua periode? Karena begitulah preseden di negara-negara demokrasi diseluruh dunia, dua periode dalam prakteknya adalah waktu yang cukup bagi pemerintahan eksekutif untuk mengimplentasikan semua janji kampanyenya dalam pemilu, jika sukses maka biarlah itu jadi legacy dan standar tinggi untuk pemerintahan berikutnya tapi bukan di jadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan.

Sebagai rasa sayang kami, kami memperingatkan kepada Pak Jokowi untuk jangan mau di goda dan tergoda menjadi Orde Baru kecil, bisikan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden adalah jebakan Batman yang membahayakan masa depan bangsa dan diri Pak Jokowi sendiri. Lewat survei oleh lembaga kredibel terpotret kalau suara rakyat telah menolak, partai-partai koalisi utama Pak Jokowi juga sudah menentang keras, bahkan Mahasiswa mulai turun kejalan menolak gagasan itu.

Jika jalan amandemen terus di paksakan maka semua cerita sukses Pak Jokowi dalam membangun Indonesia sebelumnya akan segera terhapus dalam ingatan rakyat, citra Pak Jokowi seketika akan berubah menjadi The New Orba.