CIREBON - Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (7/4/2022).
Aksi yang dimulai dengan longmarch dari salah satu kampus di Jalan Pemuda Kota Cirebon tersebut sempat ricuh saat mahasiswa merangsek masuk ke area dalam Gedung Dewan.
Demo tersebut terkait adanya penolakan 3 periode residen Joko Widodo (Jokowi), tolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), stabilkan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Dan tolak RUU Ibu Kota Negara (IKN).
Koordinator Aksi, Anggito Galih menilai Masa jabatan presiden dan wakil presiden ditambah 3 periode itu sebagai langkah inkonstitusioal dan bertentangan undang undang. Tidak hanya itu, mahasiswa menolak penundaan pemilu 2024.
"Tugas pemerintah mentaati undang undang siap mendengar aspirasi masyarakat," tegasnya.
Galih menjelaskan, tujuan aksi demo turun ke jalan mendesak kepada pemerintah merevisi undang undang IKN, tolak kenaikan BBM, tolak Jokowi 3 periode.
Galih juga menghimbau aliansi masyarakat selalu masif melakukan kegiatan ini. Pihaknya juga meminta DPRD Kota cirebon untuk menolak kenaikan BBM, menata kembali harga sembako, menuntut pemerintah menstabilkan BBM dan pemerintah wajib menstabilkan harga pangan.
"Penundaan pemilu dan jokowi 3 periode Kami menolak, karena pelanggar UUD 1945," ujarnya.
Pihaknya juga akan melakukan visum mahasiswa karena kekerasan aparat terhadap mahasiswa yang berdemo dan akan melaporkan atas arogansi aparat kepolisian.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah mengungkapkan, sikap lembaga DPRD terkait aksi mahasiswa mendukung apa yang disampaikan.
"Kelangkaan sembako, kenaikan harga yang tinggi, tentunya harus bisa diantisipasi oleh pemerintah," kata Andru biasa ia disapa.
Pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.
"Bagaimana DPR RI bisa melakukan pengawasan kepada pemerintah, dengan melakukan operasi pasar di lapangan," ucapnya.
Bagaimana harga beras, minyak juga bisa murah dan tidak langka di lapangan.
"Tentunya, apa yang menjadi suara dari masyarakat ini terutama dari mahasiswa akan kami sampaikan kembali ke DPR-RI," katanya.
(Khafid Mardiyansyah)