Kapolda Metro Jaya Disebut Berpeluang Jadi Pj Gubernur Pengganti Anies

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran disebut-sebut berpeluang sebagai Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Sebab, masa jabatan Anies akan berakhir Oktober 2022 mendatang.

(Baca juga: Jenderal Fadil Imran Berlinang Air Mata Terkenang Pesan Ibu saat Diminta Mudik)

"Iya kemungkinan pasti ada itu kewenangan Presiden, Kapolda (Fadhil Imran) mungkin-mungkin saja," ujar politikus Partai Gerindra M Taufik, saat dihubungi wartawan, Selasa (17/5/2022).

Taufik menilai Kapolda Metro Jaya belum pernah menjadi pejabat di Jakarta. Sebab, menurutnya memimpin Jakarta harus paham betul.

"Kapolda Metro, kan dia belum pernah menjadi pejabat di Jakarta, karena mengawal Jakarta itu ya harus yang udah paham," ucapnya.

Sebelumnya, Taufik menjagokan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dari tiga kriteria tadi pak Heru paling masuk, kalau pak Marullah (Sekda DKI) tiga," kata Taufik saat dihubungi wartawan.

"Kalau saya melihat gini, ada tiga kriteria, pertama bahwa orang ini paham soal Jakarta, kedua punya kedekatan dengan presiden, ketiga punya komunikasi baik dengan legislatif, tiga ini harus dimiliki oleh sosok Pj," tambahnya.

Kemudian, dalam ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 ditentukan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. 'Jabatan di luar kepolisian' dimaksud adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Polri.

Ketentuan ini sejalan dengan UU 5/2014 yang membuka peluang bagi kalangan non-PNS untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya tertentu sepanjang dengan persetujuan Presiden dan pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden [vide Pasal 109 ayat (1) UU5/2014].

Selain yang telah ditentukan di atas, UU 5/2014 juga membuka peluang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.

”Artinya, sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah,” tegasnya.

(Fahmi Firdaus )