BANDUNG BARAT - Prestasi Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, mendapat respons positif dari berbagai kalangan.
Guru Besar Tetap Termuda IPDN Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si mengatakan, opini WTP tersebut merupakan titik balik kebangkitan Kabupaten Bandung Barat, sehingga dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
"Secara implementatifnya opini WTP harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang. Terutama dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat pascapandemi Covid-19 melalui porsi APBD yang lebih pro rakyat," ujarnya.
Menurutnya, dalam hal ini masyarakat harus dijadikan sebagai obyek utama pembangunan dan tidak hanya menjadi penonton semata. Diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat sebagai implementasi dari opini WTP yang didapat. Sehingga dapat menekan angka kemiskinan yang masih menjadi tugas besar pemerintah daerah.
WTP juga menjadi instrumen ukur dalam pengelolaan keuangan serta aset di daerah yang keputusan mutlak dari BPK RI terhadap penilaian kewajaran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
"Semua itu merupakan hasil kolaborasi Plt. Bupati dengan seluruh OPD dalam rangka mendukung reformasi birokrasi. Seluruh OPD juga harus terus membantu Plt Bupati menuntaskan tugasnya dalam memajukan masyarakat hingga ke tingkat desa, RW dan RT," katanya.
Salah satu tokoh masyarakat Bandung Barat, H. Yayat T Soemitra yang tahu percis sejarah panjang yang dilalui Pemda KBB untuk meraih opini WTP mengaku turut berbangga atas capaian tersebut. Prestasi itu jadi momentum yang tepat untuk lebih bersyukur, karena WTP merupakan impian yang belum tentu bisa dicapai oleh semua kabupaten/kota.