Airlangga Hartarto: Golkar Mengedepankan Politik Persatuan & Kemajuan

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta kader-kader Partai Golkar untuk mengedepankan politik persatuan dan kemajuan, bukan politik pecah belah atau politics of fear.

Hal itu disampaikan pada pembukaan Executive Education Program for Young Political Leaders Angkatan 7 sekaligus peluncuran Aplikasi Golkar Institute Training App, Senin (13/6/2022) di Kantor DPP Partai Golkar.

Airlangga menyampaikan tentang pentingnya kepemimpinan yang dibangun atas dasar kerjasama, bukan kepemimpinan yang saling menjatuhkan.

“Partai Golkar sifatnya inklusif. Oleh karena itu Partai Golkar merekrut, bekerja sama dengan partai lain, yaitu dalam hal ini membentuk koalisi dengan PAN dan PPP. Artinya apa, kita membuat kepemimpinan yang bisa bekerja sama. Bukan kepemimpinan yang saling menjatuhkan. Kita tidak ingin politik bangsa ini malah dibelah hanya oleh kepentingan politik. Nah, ini yang kita ingin bahwa politik kita adalah politik yang mempersatukan. Bukan politik yang membelah-belah.”

“Banyak cara untuk menang. Tapi cara yang tidak baik (adalah) cara membelah. Contoh, di Amerika pun dibelah. Dan itu sampai sekarang tidak selesai.”

“Membelah itu syaratnya adalah ekstremisme. Dan ekstremisme itu adalah pendekatan ketakutan ataupun intimidasi dari masyarakat. Politik pecah belah adalah politik fear yang dimainkan. Oleh karena itu kita tidak ingin politik fear yang dimainkan. Tetapi, politik yang optimis politik kemajuan,” papar Airlangga.

Selain itu, Menko Perekonomian itu menyinggung masih banyak tantangan yang harus dihadapi, pasca pandemi ini. Meski beberapa negara sudah menyatakan peralihan dari pandemi ke endemi, tetapi keberadaan virus akan selalu ada.

Menurut Airlangga, berbagai tantangan itu juga menjadi topik utama dalam G20 dimana Indonesia sebagai presidensi, seperti mendorong pembangunan arsitektur kesehatan dan juga transisi energi berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Indonesia sekarang memimpin G20. Dimana G20 yang utama adalah mendorong arsitektur kesehatan. Pemerintah ikut mendorong negara lain untuk komit. Selama ini terjadi ketidakadilan dalam vaksin.”