MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengaku mendapat sekira 2.000 serangan siber setiap harinya. Adapun, motif serangan siber tersebut mulai dari sekadar coba-coba, hingga motif ekonomi, politik, dan ideologi. Serangan juga dilakukan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Komjen Andap Budi Revianto saat meluncurkan aplikasi tim tanggap insiden siber atau Computer Security Incident Response Team (KUMHAM-CSIRT). Aplikasi ini bertujuan untuk menangkal serangan siber yang kian massif dan dilakukan oleh banyak pihak.
"Kita harus siap dan tanggap menghadapi intoleransi, radikalisme, ancaman terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan lainnya seperti ekonomi, politik, ideologi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk siber," kata Andap di kantornya, HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/6/2022).
Berdasarkan hasil pendataan, Kemenkumham mendapat serangan siber sebanyak 385.980 dalam kurun waktu enam bulan. Serangan siber terhadap Kementerian dibawah komando Yasonna Laoly ini bentuknya beragam. Oleh karenanya, Kemenkumham membentuk CISRT.
"Tujuan dibangunnya KUMHAM-CSIRT adalah untuk menangkis segala bentuk ancaman dan tantangan serangan siber di lingkungan Kemenkumham secara khusus dan umumnya untuk melindungi masyarakat dari itikad yang dapat merusak persatuan, kesatuan, dan demokrasi," jelas Andap.
Menurut data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkumham, serangan siber paling banyak menyasar website Kemenkumham. Mulai dari aplikasi persuratan internal dan aplikasi kepegawaian.
Khusus terhadap website kemenkumham sendiri, dibeberkan Andap, serangan siber itu di antaranya berupa Malicious Session sebanyak 71%. Kemudian, Server Side Code Injection sebanyak 21% dan Malicious Scan sejumlah 6%. Adapun, serangan siber terbesar berasal dari Amerika Serikat sebesar 71%.
"Alhamdulillah, terhadap serangan-serangan tersebut, kita berhasil menangkalnya," terang Andap.
Sekadar informasi, CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Beberapa fungsi dari CSIRT, di antaranya adalah untuk memberikan layanan reaktif mulai dari koordinasi insiden, triase insiden, dan resolusi insiden.
Kemenkumham dipilih sebagai satu dari 25 kementerian atau lembaga yang dipercaya untuk membentuk CSIRT. Andap berharap CSIRT dapat dijadikan wujud perlindungan dan kedaulatan data. Khususnya, data-data Warga Negara Indonesia (WNI).
"Kedaulatan data harus diwujudkan, tidak boleh ada kompromi. Kebijakan tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.
(Awaludin)