RUU KUHP: Makar terhadap Pemerintah Dipidana Maksimal 15 Tahun

Tindak Pidana dalam ketentuan pasal ini ada 2 (dua) hal yaitu meniadakan susunan pemerintah yang sah menurut UUD 1945 dan mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut UUD 1945.

“Meniadakan susunan pemerintahan berarti menghilangkan susunan pemerintah yang ada dan diganti dengan yang baru. Mengubah susunan pemerintah berarti tidak meniadakan susunan pemerintah yang lama, akan tetapi hanya mengubah saja,” tulis penjelasan.

Dalam Pasal 194, dijelaskan tindak pidana pemberontakan atau melawan pemerintahan yang sah dengan senjata, secara individu atau berkelompok bisa dipenjara maksimal 15 tahun. Sementara untuk pemimpin pemberontakan bisa dipenjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.

Pasal 194

(1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang:

a. melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan senjata; atau

b. dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan senjata.