Sri Lanka Akan Pilih Presiden Baru pada 20 Juli

KOLOMBO – Juru bicara mengatakan parlemen Sri Lanka akan memilih presiden baru pada 20 Juli mendatang.

Ketua Mahinda Yapa Abeywardena dalam sebuah pernyataan mengatakan parlemen akan berkumpul kembali pada Jumat (15/7/2022) dan akan memilih Presiden baru lima hari kemudian.

"Selama pertemuan para pemimpin partai yang diadakan hari ini, disepakati bahwa ini penting untuk memastikan pemerintahan semua partai yang baru sesuai dengan Konstitusi," terang pernyataan itu.

"Partai yang berkuasa telah mengatakan perdana menteri dan Kabinet siap mengundurkan diri untuk menunjuk pemerintah semua partai,” lanjutnya.

Seperti diketahui, pengunjuk rasa menyerbu Istana Presiden Sri Lanka dan Perdana Menteri (PM) Ranil Wickremesinghe. Keduanya pun akhirnya mengatakan akan mundur di tengah krisis ekonomi.

Baca juga:  Petugas Imigrasi Tolak Cap Paspor, Presiden Sri Lanka Terjebak di Negaranya Tidak Bisa Melarikan Diri

Presiden Gotabaya Rajapaksa, yang telah mengawasi penumpasan kejam pemberontak Macan Tamil sebagai menteri pertahanan, akan mengundurkan diri pada Rabu (13/7/2022). Sedangkan sebelumnya, saudara laki-laki dan keponakannya telah berhenti sebagai menteri ketika Sri Lanka mulai kehabisan bahan bakar, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya dalam krisis terburuk sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948.

Baca juga: Gelombang Protes Kian Memanas, Presiden Sri Lanka Akan Mundur pada 13 Juli

Sementara itu, PM Ranil Wickremesinghe, yang rumah pribadinya dibakar oleh pengunjuk rasa, mengatakan dia akan mundur. Kantor PM mengatakan Rajapaksa telah mengkonfirmasi rencana pengunduran dirinya kepada PM, menambahkan bahwa kabinet akan mengundurkan diri setelah kesepakatan dicapai untuk membentuk pemerintahan semua partai.

Di sisi lain, Gubernur Bank Sentral Sri Lanka P Nandalal Weerasinghe mengatakan kepada Reuters, ketidakstabilan politik dapat merusak negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket penyelamatan.

Dia mengisyaratkan akan tetap menjabat meskipun pada Mei lalu dia mengatakan bisa mengundurkan diri jika tidak ada stabilitas politik di negara kepulauan berpenduduk 22 juta jiwa itu.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan transisi pemerintahan yang mulus dan solusi berkelanjutan untuk krisis ekonomi.

Pemimpin oposisi Sajith Premadasa, yang partainya Samagi Jana Balawegaya memegang 54 kursi di parlemen yang beranggotakan 225 orang, mengatakan siap untuk masuk ke pemerintahan.

"Kami sebagai oposisi siap memberikan kepemimpinan untuk menstabilkan negara dan membangun kembali perekonomian," katanya. "Kami akan menunjuk presiden baru, perdana menteri dan membentuk pemerintahan,” lanjutnya.

(Susi Susanti)