JEDDAH - Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menekankan telah tiba waktunya untuk bersama mengakhiri semua konflik kronis dan perang saudara yang telah berlangsung lama dan bahwa bergerak menuju masa depan untuk menangani krisis masa lalu.
Dirinya juga mencatat upaya bersama untuk memecahkan masalah di kawasan timur tengah, yakni penyelesaian krisis tidak akan berhasil tanpa mencapai solusi yang adil dan komprehensif dari masalah Palestina.
Dalam pidato yang dia sampaikan di KTT Keamanan dan Pembangunan Jeddah yang diselenggarakan oleh Kerajaan di Jeddah, dia menjelaskan bahwa kawasan itu menghadapi tantangan politik, pembangunan, dan keamanan yang berat, termasuk bahaya penyebaran terorisme yang memengaruhi stabilitas masyarakat kita dan juga, mengancam hak-hak generasi mendatang.
Presiden El-Sisi menyampaikan apresiasinya kepada negara-negara peserta KTT yang memiliki makna politik yang jelas dengan memperbaharui tekad untuk mengembangkan kemitraan antara negara-negara Arab dan AS, baik di tingkat bilateral maupun dalam kerangka regional yang lebih luas, dengan cara yang memungkinkan mereka untuk bergerak menuju cakrawala kerja sama yang lebih luas untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan bangsa-bangsa untuk mencapai keuntungan bersama dan menjaga keamanan dan stabilitas seluruh kawasan.
“Krisis global dan regional yang memburuk terus dan semakin intensif, seperti pandemi Corona, perubahan iklim, ketahanan pangan, dan penyebaran konflik bersenjata internasional dan regional, yang telah membayangi seluruh umat manusia, termasuk kita," ujarnya seperti dilansir dari SPA, Minggu (17/7/2022).
"Wilayah Arab, yang mengalami tantangan politik, pembangunan dan keamanan yang serius, termasuk risiko penyebaran terorisme dengan cara yang mempengaruhi stabilitas rakyat kita dan juga mengancam hak-hak generasi mendatang,” imbuhnya.
Presiden El-Sisi mempresentasikan pendekatan komprehensif yang mencakup rencana aksi lima sumbu untuk bergerak pada isu-isu prioritas pada tahap berikutnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan menuju kawasan yang lebih stabil dan sejahtera, yang diwakili dalam beberapa hal.
Pertama, bergerak menuju masa depan tergantung pada bagaimana menghadapi krisis yang meluas di masa lalu.
"Upaya bersama untuk menyelesaikan krisis kawasan, baik yang telah diselesaikan selama dekade terakhir atau yang masih berlangsung, hanya dapat berhasil dengan mencapai penyelesaian yang adil, komprehensif, dan final dari masalah Arab pertama, yang merupakan masalah Palestina," tuturnya.
Berdasarkan solusi dua negara, kata dia, referensi yang relevan dari legitimasi internasional dengan cara yang menjamin pembentukan negara Palestina merdeka di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, untuk memastikan hak-hak Palestina dan hidup damai berdampingan dengan Israel.
Juga membawa status baru yang memberikan perdamaian bagi orang-orang yang tinggal di kawasan itu dan dapat diterima dan ditoleransi serta memperkuat nilai-nilai koeksistensi dan perdamaian serta prospek yang terbuka dan diwujudkannya.
Karena itu, perlu untuk mengintensifkan upaya bersama, tidak hanya untuk menghidupkan kembali proses perdamaian tetapi untuk membawanya kali ini ke solusi final dan tidak dapat diubah, untuk menjadi dorongan yang mendasari upaya perdamaian di kawasan itu.
Kedua, membangun masyarakat dari dalam atas dasar demokrasi, kewarganegaraan, kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, menolak ideologi sektarian dan ekstremis, dan menjunjung tinggi konsep kepentingan nasional adalah penjamin stabilitas berkelanjutan dalam konsep komprehensifnya, melestarikan kemampuan rakyat, dan mencegahnya dibajak atau disalahgunakan.
"Untuk itu diperlukan penguatan peran negara nasional dengan identitas pemersatu, penopang pilar-pilar lembaga konstitusionalnya, pengembangan kapabilitasnya, dan kaderisasinya, untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang baik," ujarnya.
Ketiga, poros KTT Arab terkait dengan keamanan nasional Arab, yang merupakan bagian integral, dan kemampuan yang dimiliki negara-negara Arab dalam bekerja sama dengan mitranya sudah cukup untuk menyediakan kerangka kerja yang tepat untuk mengatasi setiap bahaya yang mengancam dunia Arab kita, dan bahwa prinsip-prinsip menghormati kedaulatan negara, tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka.
Itu juga harus sama yang mengatur hubungan negara-negara Arab dengan tetangga regional mereka dan di tingkat internasional. Dalam konteks menyikapi konsep keamanan kawasan terpadu, kita tidak dapat gagal untuk menegaskan kembali perlunya mengambil langkah-langkah praktis yang mengarah pada hasil nyata menuju pembentukan zona bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah.
Keempat, terorisme tetap menjadi tantangan besar yang dialami negara-negara Arab selama beberapa dekade. Karena itu, kami memperbarui komitmen kami untuk memerangi terorisme dan ideologi ekstremis dalam segala bentuk dan citranya, untuk melenyapkan semua organisasinya dan milisi bersenjata yang ditempatkan di banyak bagian dunia Arab.
(Angkasa Yudhistira)