Sidang Tahunan MPR, Ini Pidato Lengkap Presiden Jokowi

Demikian juga dengan pemberantasan korupsi

juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri,

Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di

Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar,

dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset

negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar,

dan sudah menunjukkan hasil. Skor Indeks Persepsi

 

 

Korupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37

menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi

dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun

2022.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu,

juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam

proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas

HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim

Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Masa Lalu telah saya tanda tangani.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Saya tekankan, reforma agraria, perhutanan sosial,

dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan. Berbagai

macam bantuan sosial akan dilanjutkan dengan sinergi

yang lebih baik. Program pelatihan dan bantuan untuk

para pekerja akan terus ditingkatkan. Program-program

ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal,

dan penyandang disabel. Tentang disabel, kita baru saja

menjadi tuan rumah ASEAN Para Games di Solo, dan

alhamdulillah, kita menjadi Juara Umum.

Yang keempat, UMKM harus terus didukung agar

bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah

melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus

kita dorong untuk membantu pemberdayaan UMKM.

19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan

ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk

ekosistem digital pada tahun 2024.

 

Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus

dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog

pemerintah diharapkan akan menyerap produk UMKM.

Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan

BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan

terus didisiplinkan.

Kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus

dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para

ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.

Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi

juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa,

tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan

kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80%

investasi swasta diundang untuk berpartisipasi.