PBB Soroti Melonjaknya Pelanggaran HAM dan Kekerasan di Seluruh Dunia

JENEWA - Penjabat Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Nada Al-Nashif menyoroti meningkatnya keputusasaan dari jutaan orang yang terjebak dalam siklus pelanggaran HAM, kekerasan, dan ketidakstabilan politik yang tidak pernah berakhir di puluhan negara di seluruh dunia.

Ia membahas situasi yang memburuk di banyak negara di Afrika, termasuk Burkina Faso, Burundi, Republik Afrika Tengah, dan Mali. Ia menawarkan secercah harapan yang langka mengenai konflik yang sudah hampir dua tahun berlangsung di provinsi Tigray, Ethiopia utara.

Baca juga: Komnas HAM: Sepanjang 2021 Laporan Pelanggaran HAM Capai 3.096 Kasus

“Menyusul kembalinya permusuhan baru-baru ini di Ethiopia utara, saya tergugah oleh pengumuman pihak berwenang di Tigray kemarin tentang kesiapan mereka untuk mematuhi penghentian segera permusuhan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian yang kuat di bawah naungan Uni Afrika. Saya mendesak para pihak untuk mengambil langkah segera guna mengakhiri kekerasan selamanya, dan memilih dialog yang konstruktif dan tulus,” jelasnya, dikutip VOA.

 Baca juga: Kelompok HAM Ukraina ke PBB: Rusia Gunakan Rudapaksa Sebagai Senjata Perang

Ia dengan panjang lebar menyampaikan tingkat kekerasan dan pelanggaran HAM yang mengerikan  oleh geng-geng bersenjata berat di Haiti. Ia meminta masyarakat internasional untuk membantu mengatasi momok kekerasan di negara itu.

Namun, ia hanya selintas menyinggung mengenai pemenjaraan China terhadap lebih dari satu juta etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya dalam apa yang disebut pusat-pusat penahanan. Ini disampaikan terlepas dari meningkatnya tuntutan dari para aktivis HAM agar ada debat khusus tentang masalah ini di Dewan.

“Pada tanggal 31 Agustus, Kantor saya menerbitkan kajiannya mengenai masalah HAM di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang China, dengan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya,” jelasnya.

Penjabat Komisaris Tinggi, Al-Nashif, lebih keras dalam kecamannya terhadap tindakan-tindakan Rusia untuk memadamkan oposisi domestik terhadap perangnya di Ukraina.

“Di Federasi Rusia, intimidasi, tindakan pembatasan, dan sanksi terhadap orang-orang yang menentang perang di Ukraina merusak pelaksanaan kebebasan fundamental yang dijamin secara konstitusional. Tekanan terhadap jurnalis, pemblokiran sumber daya internet, dan bentuk penyensoran lainnya tidak sesuai dengan pluralisme media dan melanggar hak untuk mengakses informasi,” terangnya.

Al-Nashif mengatakan perang di Ukraina berlanjut dan penderitaan penduduk sipil terus berlanjut. Ia mencatat konsekuensi sosial-ekonomi yang serius dari perang masih tetap ada. Ini, katanya, telah mengakibatkan kekurangan bahan bakar yang parah dan ancaman terhadap ketahanan pangan di beberapa negara termiskin di dunia.

Ia menambahkan kehancuran yang disebabkan oleh perang di Ukraina nantinya akan dibahas dalam sesi sidang Dewan.

(Susi Susanti)