Cegah Pembobolan Data Bjorka, Wapres Maruf Sebut Pemerintah Bentuk Tim Siber Emergency

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan pemerintah telah membentuk Tim Siber Emergency atau Emergency Response Team, untuk mencegah kebocoran data yang dilakukan oleh kelompok hacker salah satunya hacker bernama Bjorka.

Hacker Bjorka diduga menyebarkan sejumlah data milik tokoh publik, termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

“Ya pemerintah sudah membentuk Tim Siber Emergency, ini sudah dibentuk untuk melakukan penataan terutama terhadap pengamanan siber di masing-masing lembaga,” tegas Wapres dalam keterangan yang diterima, Kamis (15/9/2022).

 BACA JUGA:Ditangkap Terkait Bjorka, Ibunda Agung Sedih Berharap Anaknya Pulang

Wapres mengatakan, tim itu terdiri dari berbagai Kementerian diantaranya Kemenko Polhukam, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), juga Kepolisian Republik Indonesia.

Sehingga, dengan dibentuk tim dari berbagai Kementerian dan Lembaga akan mengantisipasi terjadinya pembobolan data oleh para hacker.

“Tim itu terdiri dari berbagai Kementerian dari Polhukam, Kominfo, dari BSSN, dari BIN, dan dari pihak Kepolisian untuk mengkaji ulang dan untuk meneliti ya sejauh mana itu kemungkinan bisa diantisipasi adanya pembobolan-pembobolan itu,” kata Wapres.

 BACA JUGA:Bjorka Kembali Muncul, Tertawakan Kabar Pemerintah Berhasil Identifikasi Dirinya

Wapres pun mengatakan tim yang dibentuk pemerintah juga akan menyiapkan langkah-langkah sebagai bentuk reaksi cepat tanggap jika hacker kembali berulah.

“Dan juga reaksi cepat nanti kalau misalnya terjadi disiapkan langkah-langkahnya. Nanti tim yang akan melakukan kajiannya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pembentukan emergency response team untuk menjaga tata kelola data siber di Indonesia.

“Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” kata Johnny.

(Awaludin)