JAKARTA – Keamanan siber menjadi tanggung jawab bersama baik penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas atau masyarakat, demikian disampaikan Badan Siber Sandi Negara (BSSN). Hal ini disampaikan sebagai jawaban atas keterlibatan para hacker tanah air untuk menangkal kejahatan siber seperti Bjorka.
BACA JUGA: Tegaskan Tak Ada Data Bocor, Kepala BSSN: Masyarakat Tenang Saja
"Dalam konsep strategi keamanan siber nasional, komunitas siber berperan dalam mengaplikasikan pedoman dan informasi mengenai keamanan siber, melaporkan kejahatan siber, serta mendapatkan akses dan dukungan dari pemerintah sebagaimana dibutuhkan," kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra saat dihubungi MNC Portal, Senin (19/9/2022).
Lebih lanjut, Ariandi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam menangani insiden kebocoran data. Salah satunya dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para stakeholder terkait. Adapun tujuannya untuk memastikan layanan sistem informasi elektronik tidak terganggu dan melindungi aset kritis yang bersifat strategis.
BACA JUGA: Sosok Hacker yang Diapresiasi BSSN, Kerap Cari Celah Keamanan Situs Pemerintah
Setidaknya, ada empat hal yang dilakukan BSSN dalam menanggulangi serangan siber. Pertama, BSSN melalui National Security Operation Center (NSOC) melakukan monitoring anomali trafik atau serangan siber di Indonesia selama 24 jam. Kedua, BSSN mengirim dua jenis notifikasi yakni notifikasi kerentanan dan notifikasi insiden.
Notifikasi kerentanan, kata Ariandi, merupakan peringatan yang dikirimkan oleh NSOC BSSN berdasarkan temuan kerentanan terkini atau biasa dikenal dengan CVE (Common Vulnerability Exposure).