Hari Kesaktian Pancasila: Ini 5 Peristiwa Mencekam yang Pernah Mengancam Pancasila

3. Pemberontakan DI/TII

Darul Islam (DI) adalah sebuah gerakan politik yang bertujuan untuk mejadikan Indonesia sebagai negara Islam. Gerakan ini didukung dengan adanya pasukan Tentara Islam Indonesia (TII). Pemberontakan ini dilatarbelakangi kekecewaan pasukan Hizbullah dan Fisabilillah terhadap hasil Perundingan Renville. Kartosoewiryo yang memang ingin mendirikan negara Islam pun melakukan pemberontakan di Jawa Barat. Pemberontakan tersebut menjadi pemberontakan pertama yang dilakukan DI/TII.

Pemberontakan DI/TII tidak hanya terjadi di satu daerah. Pemberontakan ini terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia, seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Sumatera. Maka tidak heran jika DI/TII menjadi pemberontakan yang paling sulit ditumpas. Kartosoewiryo bahkan memproklamirkan negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949.

Penumpasan DI/TII dilakukan dengan berbagai cara, yaitu diplomasi hingga perang. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumpas DI/TII adalah dengan melancarkan operasi militer yang dinamakan Operasi Merdeka. Operasi ini berhasil meredakan pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dengan tertangkapnya Kartosoewiryo di Majalaya. Kartosoewiryo, pelopor DI/TII, akhirnya dihukum mati pada 12 September 1962.

4. Sistem Parlementer Indonesia

Sejak UUDS 1950 diterapkan, Indonesia menggunakan sistem parlementer untuk menjalankan pemerintahan. Sistem ini menjadikan sistem pemerintahan Indonesia dijalani oleh seorang perdana menteri, sementara presiden hanya menjadi kepala negara. Indonesia menganut sistem pemerintahan ini selama 9 tahun, mulai dari Kabinet Natsir di tahun 1950 hingga Kabinet Djuanda di tahun 1959.

Demokrasi Parlementer dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia. Terlebih lagi, Dewan Konstituante gagal dalam membuat undang-undang baru yang dapat menggantikan UUDS 1950. Kesepakatan ini tidak tercapai karena Dewan Konstituante terbagi dalam dua kubu, yaitu kubu Pancasila sebagai ideologi negara dan kubu yang menginginkan Indonesia sebagai negara Islam. Hal ini membuat Indonesia berada dalam posisi yang tidak stabil. Kegagalan parlementer diakhiri dengan dibubarkannya Dewan Konstituante dan diterapkannya Demokrasi Terpimpin, serta berlakunya kembali UUD 1945.