Manuskrip Kuno Ungkap Bagaimana Kesultanan Usmani Memimpin Yunani, Biara Tetap Terjaga

Dokumen itu termasuk titah atau dekrit, akta kepemilikan dan keputusan pengadilan milik Sultan.

Anastasios Nikopoulos, ahli hukum dan kolaborator ilmiah dari Free University of Berlin, yang telah bekerja sama dengan Yiannis dalam proyek itu selama beberapa bulan terakhir, mengatakan bahwa sebagian besar dokumen itu merupakan dokumen hukum.

Manuskrip-manuskrip itu menceritakan kisah yang berseberangan dengan pemahaman tradisional di Yunani tentang penghancuran yang dilakukan Usmani di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, yang dilakukan melalui penyitaan kepemilikan real estat kaya milik biara-biara Gunung Athos.

Alih-alih, para penguasa baru justru mengayomi masyarakat setempat, mempertahankan otonominya dan melindunginya dari campur tangan pihak luar.

“Titah Sultan yang kita lihat di menara itu, di biara Pantokrator, dokumen Haccet dan keputusan pengadilan negara Usmani menunjukkan bahwa demokrasi kecil para biarawan dapat memperoleh rasa hormat dari semua kekuatan penakluk di kawasan. Dan itu dikarenakan Gunung Athos dipandang sebagai tempat lahirnya perdamaian, budaya, memelihara nilai-nilai peradaban universal, di mana masyarakat dan peradaban hidup berdampingan secara damai," papar Anastasios.

Anastasios mengatakan, salah satu tindakan pertama yang diambil Murad II, penguasa Usmani yang menaklukkan Thessaloniki – kota terdekat ke Gunung Athos – yaitu membuat sebuah dokumen hukum untuk melindungi masyarakat pada tahun 1430.

“Murad II, segera setelah ia menaklukkan Thessaloniki, memprioritaskan untuk membuat peta konstitusional atas Gunung Athos pada tahun 1430. Ini sangatlah penting. Hal ini menjadi bukti bahwa Sultan Usmani sendiri yang memastikan bahwa sistem pemerintahan Gunung Athos dipertahankan dan dijaga," katanya.

Bahkan sebelum itu, Yiannis menambahkan, salah seorang sultan mengeluarkan amanat yang menetapkan hukuman tegas bagi para penyusup, setelah sekelompok tentara perampok terlibat dalam pencurian kecil di salah satu biara.

Temuan lain yang tak terduga, kata Yiannis, yaitu bahwa selama hampir dua abad pertama kekuasaan Usmani, tidak ada upaya untuk menerapkan hukum Islam di Gunung Athos ataupun daerah lainnya di dekat Yunani utara.

“Aneh rasanya bahwa para sultan mempertahankan Gunung Athos, sisa terakhir kota Byzantium, agar tetap semi-independen dan tidak menyentuhnya. Mereka bahkan tidak menempatkan pasukan di sini. Paling-paling mereka akan menempatkan perwakilan yang mungkin tinggal di (pusat administrasi masyarakat) Karyes sambil menyeruput teh. Tapi intervensi militer? Hal seperti itu tidak ada," ujarnya.

Yunani “Siap Ulurkan Persahabatan” dengan Turki

Masyarakat Gunung Athos pertama kali diizinkan memiliki pemerintahan sendiri selalui sebuah dekrit oleh Kaisar Bizantium Basil II pada tahun 883 M.

Sepanjang sejarahnya, perempuan dilarang masuk – larangan yang masih berlaku hingga saat ini.

Aturan ini disebut “avaton” dan para peneliti percaya, hal ini menyangkut setiap bentuk gangguan yang dapat memengaruhi Gunung Athos.

(Khafid Mardiyansyah)