Wagub Jabar: Pernah Jadi Sungai Terkotor di Dunia, Kualitas Air Citarum Kini Semakin Baik

BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum berharap upaya pengendalian dan pengendalian kerusakan (PPK) DAS Citarum tidak berhenti pada 2025 sesuai batas akhir masa berlaku Perpres Nomor 15 tahun 2018.

Dikatakan Uu, keberhasilan memperbaiki Citarum ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Semua pihak yang terlibat wajib menjaga Citarum, tidak terkecuali masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, dia meminta aksi PPK Citarum harus dilanjutkan meskipun Perpres 15/2018 tentang PPK DAS Citarum akan berakhir masa berlakunya pada 2025. Dengan kata lain, perlu ada payung hukum yang melanjutkan Perpres tersebut.

(Baca juga: Warga Bandung Barat Hilang, Diduga Tenggelam saat Memancing di Sungai Citarum)

Apalagi pada 2024 akan ada pergantian kepala negara, gubernur, dan bupati/wali kota. Diupayakan agar kebijakan Citarum setelah pergantian pucuk pimpinan tidak akan berubah.

"Kalau tidak ada Perpres tidak ada komando yang satu. Seperti (pengalaman) sebelumnya (sebelum ada perpres), semua punya tanggung jawab tetapi tidak ada komando yang jelas. Sekarang kan karena ada Perpres, jadi komandonya jelas sehingga (semua program) bisa terlaksana," ujar Uu dalam acara Bela Negara Menjaga Alam, bersama Kodiklat TNI AD di Sektor 5 Citarum Majalaya, Kabupaten Bandung.

"Harapan kami payung hukum harus diperpanjang untuk kepastian dalam komando," tambah Uu.

Dia juga mengapresiasi kolaborasi semua pihak dalam sukses program Citarum Harum. Sehingga kualitas air Sungai Citarum membaik dari asalnya cemar berat dan pernah dijuluki sungai terkotor di dunia, menjadi cemar ringan.