Praktik Perbudakan Selama 250 Tahun, Raja Belanda: Permintaan Maaf Awali Proses Panjang

JAKARTA - Raja Belanda Willem-Alexander menyambut permintaan maaf pemerintah Belanda atas praktik perbudakan selama 250 tahun kolonialisme. Dia menyebut langkah tersebut sebagai “awal dari sebuah perjalanan panjang.”

Pernyataan Raja Willem-Alexander itu diungkapkan dalam sebuah pidato menyambut Hari Natal pada Minggu (25/12/2022). Pada awal pekan lalu, Perdana Menteri Mark Rutte secara resmi meminta maaf atas praktik perbudakan oleh pemerintah Belanda, yang dicapnya sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan.”

"Tidak seorangpun yang hidup saat ini bertanggungjawab atas tindakan tidak manusiawi yang dikenakan terhadap para pria, perempuan dan anak-anak,” kata Willem-Alexander di Istana Huis ten Bosch di ibu kota Den Haag, dilansir dari DW.

"Tapi dengan secara jujur menghadapi sejarah kita bersama dan mengakui adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu perbudakan, kita merintis masa depan untuk semua. Sebuah masa depan, di mana kita menolak semua bentuk diskriminasi, eksploitasi dan ketidakadilan.”

"Permintaan maaf yang disampaikan pemerintah adalah awal dari sebuah perjalanan panjang.”

Pada tahun depan, pemerintah Belanda sudah merencanaan sejumlah acara peringatan dan menjanjikan dana sebesar 200 juta Euro untuk berbagai inisiatif sosial.

Raja Willem-Alexander mengaku sejarah perbudakan akan mendominasi agenda monarki dan berjanji bahwa anggota keluarga kerajaan akan "terlibat” aktif dalam proyek nasional ini.

Kendati begitu, warga keturunan budak di Pulau Sint Maarten di Karibik dan Suriname di Amerika Selatan mengritik sikap pemerintah Belanda yang menjauhi dialog. Salah satu titik perselisihan adalah uang kompensasi.

"Saya tidak melihat adanya tindakan nyata oleh Belanda dan ini disayangkan,” kata Iwan Wijngaarde, kepala Federasi Afro-Suriname kepada AFP.

"Apa yang kurang adalah tanggungjawab dan pengawasan,”imbuh Armand Zunder, Presiden Komisi Reparasi Nasional Suriname.

Belanda mencatat "masa keemasan” pada abad ke16 dan 17, di tengah puncak kolonialisme. Saat itu, kerajaan di Den Haag menguasai dua wilayah kepulauan di Hindia Timur dan Barat atau Karibik.